INDIMANADO.COM,
SULUT - Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen membuka secara resmi Rapat
Koordinasi Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Keluarga Miskin yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, Kamis
(20/6/2019) siang.
Pada
kesempatan itu, Sekdaprov Silangen menerangkan keberhasilan Gubernur Olly Dondokambey
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program penanggulangan
kemiskinan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
Terbukti,
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, pada 2015 kemiskinan
menyentuh angka 8,98 persen. Namun selang tiga tahun dan empat bulan
kepemimpinan Gubernur Olly, angka kemiskinan menurun hingga 7,59 persen pada
September 2018 atau terendah di Pulau Sulawesi menurut Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas).
Silangen
optimis capaian positif ini dapat terus ditingkatkan dengan sinergitas dan
sinkronisasi program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota serta Stakeholder terkait. Tambah dia sinergitas ini harus
ditunjang dengan keakuratan proses verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu
(BDT) keluarga miskin di seluruh kabupaten dan kota se-Sulut.
"Saya
mengharapkan kepada kabupaten/kota, khususnya Perangkat Daerah terkait, untuk
dapat memberikan perhatian masalah verifikasi dan validasi data di daerah
masing-masing guna mendapatkan data terbaru/akurat, karena dari data akurat
akan lahir kebijakan yang efektif," kata Silangen.
Disamping
itu, Silangen juga mengingatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
agar melakukan evaluasi setiap triwulan dan setiap semester terhadap
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada mekanise
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sementara
itu, Kepala Dinas Sosial Rinny Tamuntuan menerangkan hasil yang diharapkan dari
Rakor pemuktahiran data PMKS.
"Kegiatan
ini dapat menghasilkan rekomendasi kesepakatan sebagai bahan masukan dalam
rangka penyempurnaan mekanisme verifikasi, validasi dan pemuktahiran data
kemiskinan secara berjenjang serta diperolehnya Basis Data Terpadu Penanganan
Sosial by name by adress yang dapat dijadikan basis data terpadu dalam rangka
intervensi program," ujar Rinny.
Rapat
Koordinasi Pemutakhiran Data PMKS Keluarga Miskin turut dihadiri perwakilan BPS
Sulut, Bappeda dan Dinas Sosial kabupaten dan kota se-Sulut.
(*)