INDIMANADO.COM, SULUT - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah komando Gubernur Olly Dondokambey mendukung penuh pelayanan publik bagi kaum marjinal.
“Pemprov Sulut memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian kelompok-kelompok marjinal, agar mampu beraktifitas, berperan dan mampu menjaga keberlangsungan dalam pemenuhan kebutuhan,” kata Sekprov Edwin Silangen dalam rapat pembahasan dan diskusi mengenai kebijakan pemerintah daerah terkait pelayanan publik di ruang WOC Kantor Gubernur, Jumat (28/6/2019).
Menurut Silangen, untuk lebih mengoptimalkan perlindungan kaum marjinal, Pemprov Sulut juga akan membuat tim khusus yang didalamnya terdiri dari sejumlah instansi terkait.
“Kita akan membuat SK Gubernur tentang tim penanganan kelompok marjinal dengan melibatkan instansi,” ungkap Silangen.
Silangen menuturkan bahwa jaminan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan akan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat Sulut tanpa terkecuali sudah merupakan tuntutan yang harus direalisasikan pemerintah dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Pemerintah hadir ditengah-tengah kaum masyarakat marjinal sehingga pelayanan kepada kaum marjinal bisa dirasakan,” beber Silangen.
Lebih jauh, Silangen menerangkan upaya Pemprov Sulut untuk meningkatkan sumber daya manusia yang tidak hanya menyangkut aspek rohani, melainkan juga aspek jasmani yakni melalui pembangunan yang diarahkan pada: pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam layanan bantuan hukun, perlindungan sosial dan bantuan sosial.
“Tentunya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat mengharapkan dukungan dan kerja bersama dari segenap stakeholder termasuk Ombudsman RI,” imbuh Silangen.
Sebelumnya, Komisioner Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya mengapresiasi komitmen Pemprov Sulut untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok marjinal agar mereka mendapatkan pelayanan publik yang sama.
Adapun pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut Helda Tirajoh dan para pejabat Pemprov Sulut.
(*/alfa jobel)
