INDIMANADO.COM, SULUT - Meski sudah menimbulkan kerusakan lingkungan, aktivitas "perusahaan" tambang ilegal, atau PETI di wilayah Alason, Ratatotok, Minahasa Tenggara (Mitra) belum juga berhasil dihentikan oleh pemerintah dan aparat.
Padahal sebelumnya mengenai aktivitas dan dampak perusahaan ilegal ini sudah beberapa kali disampaikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mitra ke provinsi.
"Kami di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mitra, sudah berulang-ulang kali sampaikan ke DLH Provinsi terkait adanya kerusakan lingkungan di Alason Ratatotok. Kalau dibilang kerusakan lingkungannya sudah melebihi 100 persen, bisa dikata 1.500 persen karena memang sudah sangat rusak parah area tersebut," kata Kadis DLH Mitra Tommy Soleman.
Dia mengungkapkan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sempat turun ke lokasi bersama pihaknya di kabupaten melakukan investigasi.
"Langkah selanjut silakan berkoordinasi dengan mereka di provinsi, karena kami di kabupaten tidak punya kewenangan untuk menindak para PETI. Kami sebatas mengimbau dan mensosialisasikan kepada mereka soal UU lingkungan," ungkapnya.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi terkait dengan sikap Polda terhadap para pekerja tambang tanpa izin ini, dirinya menyerahkan semuanya ke Polres Minsel.
"Progresnya akan dilaksanakan oleh satuan wilayah yaitu polres yang akan berkoordinasi dengan stake holder pada wilayah tersebut," katanya.
Dia menuturkan, pihaknya akan melanjutkan setiap informasi masuk terkait aktivitas PETI di Alason. "Info ini akan saya sampaikan Polres. Nanti kita pantau giat yang dilakukan oleh Polres," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakapolres Minsel Kompol Prevly Tampanguma menuturkan, pihaknya bakal menindak para PETI usai Pemilu 17 April lalu.
"Sebenarnya kita sudah mau turun, cuma bertepatan dengan Pemilu. Setelah ini kami akan turun bersama dengan Polda," tuturnya.
(Bill)
