Presiden Joko Widodo Buka Kongres Trisakti GMNI XX di Sulawesi Utara

Presiden RI Joko Widodo saat memukul Tetengkoren tanda dibukanya Kongres GMNI ke XX di Manado, Sulawesi Utara, didampingi Sekretaris Kabinet Kerja Pramono Anung, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Ketua Presidium GMNI, Chrisman Damanik.

indimanado.com, SULUT - Bunyi Tetengkoren bergema di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (15/11/2017) siang, ketika dipukul berulangkali oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo sambil disaksikan Gubernur Olly Dondokambey dan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Chrisman Damanik sebagai pertanda resmi dibukanya Kongres Trisakti (GMNI) ke-XX.

Jabat tangan Presiden RI Joko Widodo usai dibukanya secara resmi Kongres GMNI ke XX di Manado, Sulawesi Utara

Meski terlihat kelelahan, setelah sebelumnya mengikuti KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, Jokowi memberikan semangat kepada ribuan peserta kongres yang mengusung tema Meneguhkan Masa Depan Indonesia Berdasarkan Pancasila Di Era Asia Pasifik itu, untuk tetap menjaga persatuan dalam menghadapi persoalan bangsa.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey saat menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo di FIP Bandara Sam Ratulangi Manado

"Saya tiba di Manado setengah dua malam hanya untuk Kongres GMNI ke-20 ini. Kalau dibilang capek, capek. Tapi demi undangan GMNI saya bersedia untuk hadir," ungkap Jokowi.

Sejumlah hal penting diangkat Jokowi dalam sambutan. Dimana Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Sebab, Presiden pun telah menerapkannya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Mulai dari penetapan Hari Lahir Pancasila, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hingga negosiasi dengan PT Freeport Indonesia.

Gubernur Olly Dondokambey, Wagub Steven OE Kandouw dan Sekprov Edwin Silangen saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo memasuki Rudis Gubernur

Saat memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Presiden menyampaikan kepada menteri-menteri terkait untuk menyiapkan Perppu.

"Setiap memutuskan, saya yang bertanggungjawab. Ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat Perppu," ucap Presiden.

Presiden menyatakan jika Perppu tersebut tidak dikeluarkan maka anti Pancasila akan terus ada dan eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang akan dipertaruhkan.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey saat menjamu Presiden RI Joko Widodo di Rudis Gubernur Bumi Beringin Manado, didampingi Wagub Steven Kandouw dan Sekprov Edwin Silangen

"Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kita ini takut terhadap apa enggak ngerti saya," ujar Presiden.

Hal lainnya yang diputuskan Presiden adalah 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

"Saat itu banyak yang ragu. Ini nanti jadi polemik, jadi ramai. Saya sampaikan, ini sejarah yang harus kita putuskan. Jangan ragu," tutur Kepala Negara.

Usai dari Rudis Gubernur, Gubernur Sulut Olly Dondokambey didampingi Wagub Steven OE Kandouw dan Sekprov Edwin Silangen mendapingi Presiden RI Joko Widodo ke Graga Gubernuran, tempat pelaksanaan Kongres GMNI ke XX

Padahal dasar pemikiran Presiden menjadikan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila adalah karena Pancasila merupakan hal sangat mendasar bagi bangsa Indonesia.

"Pancasila sebagai ideologi negara. Jangan ragu. Tapi setelah diputuskan ya enggak ada apa-apa," ucap Presiden.

Keputusan lainnya yang diambil oleh Presiden Jokowi adalah terkait divestasi saham 51 persen pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo disambut dengan kegembiraan oleh para peserta Kongres Trisakti GMNI ke XX, di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, Sulawesi Utara

"Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu karena memang saya enggak ngerti ?" ucap Presiden.

Untuk itu, Presiden memberikan tugas kepada tiga jajarannya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk melakukan perundingan. Walaupun sudah berlangsung selama tiga tahun, negosiasi masih terus dipertahankan.

"Nego terus minta 51 persen, jangan mundur," ujar Presiden.

Hal ini dikarenakan Presiden meyakini jika usaha keras pemerintah akan memberikan hasil yang terbaik.

"Tapi saya yakin kita dapat (51 persen). Kalau kita ragu-ragu terus ya dimainin terus," ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan pentingnya ketegasan dalam menjaga sumber daya alam laut Indonesia. Apalagi selama ini ribuan kapal negara asing banyak yang mengambil hasil laut Indonesia dengan bebas tanpa peringatan.

"Kita diamkan saja. Ini kita ngerti, apa memang kita enggak ngerti, ngerti tapi diam, apa memang tidak ngerti. Tapi masa tujuh ribu kapal lalu lalang diam saja," tutur Presiden.

Akibatnya, sumber daya laut semakin berkurang dan nelayan pun kehilangan mata pencaharian. Namun, keberanian menindak kapal laut yang mengambil ikan di perairan Indonesia baru dilakukan saat posisi Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Susi Pudjiastuti dengan mengeluarkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal tersebut.

"Dalam setiap dekade nelayan itu turun sampai separuh, dari 1,6 juta menjadi 800 ribu karena memang ikannya tidak ada jadi mereka (nelayan) pindah profesi. Hal-hal seperti ini yang tidak pernah kita perhatikan. Siapa yang harus melindung sumber daya alam laut kita? Ya harus kita sendiri, bukan minta-minta ke negara lain untuk melindungi sumber daya alam laut kita, tidak akan," ungkapnya.

Presiden RI Joko Widodo saat memotifasi peserta Kongres Trisakti GMNI ke XX

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berbicara mengenai masalah infrastruktur. Ia mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah bukan hanya untuk mengurangi ketimpangan di Tanah Air tetapi juga untuk berkompetisi dengan negara lain.

"Infrastruktur di seluruh Indonesia adalah mutlak diperlukan kalau kita ingin bersaing dengan negara-negara lain. Memang mungkin ada yang sakit, ada yang merasakan pahit, tapi lihatlah kalau barang-barang ini selesai, rampung, baik yang namanya pelabuhan, tol, airport, di kabupaten-kabupaten kecil, pembangkit listrik itu selesai ini sangat fundamental untuk sebuah pergerakan ekonomi, menguatkan, meneguhkan kita dalam bersaing di era persaingan ini," ucap Presiden.

Terakhir yang tak kalah pentingnya adalah masalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Presiden telah menyatakan komitmennya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran melalui sejumlah inovasi di bidang pendidikan kejuruan.

"Kita ini sudah terlalu lama monoton, tidak merubah, tidak berubah, padahal dunia sudah berubah sangat cepat sekali. Kalau pembangunan sumber daya manusia ini tidak kita kerjakan, benar kita akan ditinggal. Kita akan kalah dengan negara-negara kecil di sekitar kita," tutur Presiden.

Meski demikian, Presiden tetap yakin bahwa Indonesia akan bisa bersaing dengan negara lain dengan kekuatan persatuan dan potensi sumber daya yang dimiliki.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE saat memberikan sambutan pada Kongres Trisakti GMNI ke XX

Di tempat yang sama, Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, kedatangan Presiden Jokowi ke Sulut sangat diapresiasi masyarakat bumi Nyiur Melambai.

"Selamat datang di bumi Nyiur Melambai. Kedatangan bapak presiden adalah suatu penghargaan bagi kami," katanya.

Menurut Olly, Kongres Trisakti GMNI ke-XX di Manado menjadi momentum bersejarah. Di samping itu, dia juga menyinggung dipilihnya Graha Gubernuran sebagai lokasi kegiatan kongres bukanlah tanpa alasan. Hal itu untuk memberikan kesempatan kepada GMNI dan pihak lainnya untuk memanfaatkan gedung milik pemerintah.

Presiden RI Joko Widodo bersama kabinet kerja didampingi Guberbur Sulut, Olly Dondokambey

"Graha Gubernuran ini adalah fasilitas pemerintah. Kami memberikan kesempatan kepada GMNI dan masyarakat untuk menggunakan fasilitas ini karena gedung ini adalah milik pemerintah," ungkapnya lalu disambut tepuk tangan ribuan peserta kongres.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat negara seperti Sekretaris Kabinet Kerja Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw, Ketua DPRD Andrei Angouw, Bupati dan Walikota, jajaran Forkopimda dan peserta kongres XX GMNI dari seluruh Indonesia.

(advetorial)