Pemprov Sulut Tegaskan Cabai dari Luar Daerah untuk Stabilkan Harga, Bukan Matikan Petani Lokal

Jemmy Ringkuangan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Utara. Istimewa

Manado, Indimanado.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan kebijakan mendatangkan cabai dari luar daerah dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan meredam gejolak harga, bukan untuk menggantikan atau melemahkan posisi petani lokal.

Kebijakan tersebut ditempuh sebagai langkah jangka pendek dan terukur di tengah tekanan pasokan cabai rawit yang turut berpengaruh terhadap perkembangan harga pangan di Sulawesi Utara.

Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Sulawesi Utara pada Agustus 2026 mencapai 3,99 persen secara tahunan (yoy). Pada periode yang sama, data BPS juga menunjukkan cabai menjadi bagian dari dinamika harga pangan yang perlu mendapat perhatian.

Bank Indonesia dalam laporan perekonomian Sulawesi Utara juga mencatat tekanan inflasi cabai rawit berkaitan dengan gangguan pasokan. BI sebelumnya menyebut cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mendorong inflasi Sulut, termasuk setelah gangguan pasokan dari Gorontalo.

Dalam kondisi tersebut, Pemprov Sulut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, serta pemerintah pusat melalui kebijakan stabilisasi pangan memperkuat pasokan dengan distribusi antardaerah.

Pasokan dari Luar Bersifat Penyangga
Pemprov Sulut menegaskan masuknya cabai dari daerah lain tidak dimaksudkan sebagai kebijakan permanen ataupun substitusi terhadap hasil produksi petani Sulawesi Utara.
Pasokan dari luar daerah digunakan sebagai instrumen penyeimbang ketika produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar dan terjadi tekanan harga.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Utara Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si, mengatakan pemerintah harus melihat rantai pangan secara menyeluruh, mulai dari kepentingan petani sebagai produsen hingga masyarakat sebagai konsumen.

“Pemerintah tidak sedang berhadapan dengan petani. Petani adalah mitra strategis dan bagian penting dari ketahanan pangan Sulawesi Utara. Tetapi ketika pasokan berkurang dan harga melonjak sangat tinggi, pemerintah juga tidak boleh berdiam diri. Negara harus hadir menjaga keseimbangan antara harga yang layak bagi petani dan harga yang wajar bagi masyarakat," terang Ringkuangan, Senin (21/9/2026).

Menurut Ringkuangan, prioritas terhadap produksi lokal tetap diberikan ketika pasokan dan harga berada dalam kondisi normal.

“Kalau produksi lokal mencukupi dan harga berada pada tingkat yang wajar, tentu prioritas kita adalah hasil petani Sulawesi Utara. Pasokan dari luar hanya menjadi instrumen penyeimbang ketika pasar mengalami tekanan. Jadi yang kita bangun bukan persaingan antara petani lokal dan petani luar daerah, melainkan sistem pangan yang lebih tangguh," ujar Ringkuangan.

Sebagai langkah awal penguatan pasokan, sebanyak 2,4 ton cabai rawit dari Probolinggo, Jawa Timur, didatangkan untuk disalurkan ke sejumlah pasar di Sulawesi Utara.

Pemilihan Probolinggo mempertimbangkan ketersediaan pasokan, harga di daerah produsen, serta karakteristik cabai yang dinilai relatif sesuai dengan preferensi konsumen di Sulawesi Utara.

Kebijakan distribusi antardaerah tersebut sejalan dengan skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), yang digunakan untuk memobilisasi komoditas dari wilayah surplus menuju daerah yang mengalami kekurangan pasokan atau tekanan harga.

Langkah penguatan pasokan juga sejalan dengan upaya pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan TPID Sulawesi Utara. Bank Indonesia mencatat pengendalian harga komoditas pangan, termasuk kelompok bawang, cabai, dan tomat, menjadi bagian dari strategi stabilisasi inflasi daerah.

Bukan Sekadar Operasi Pasar
Pemprov Sulut menilai persoalan cabai tidak cukup diselesaikan hanya dengan mendatangkan pasokan dari luar daerah ketika harga mengalami kenaikan.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan mendorong peningkatan produksi petani lokal, pengaturan pola dan kalender tanam, pemetaan sentra produksi, penguatan data kebutuhan serta produksi, perbaikan distribusi antarkabupaten dan kota, hingga pengembangan kemitraan petani dengan pasar.

Skema kerja sama antardaerah juga dipandang penting. Ketika Sulawesi Utara mengalami surplus produksi, hasil petani diharapkan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Sebaliknya, ketika produksi mengalami defisit akibat faktor musim, cuaca, atau gangguan distribusi, pasokan dari daerah lain dapat menjadi penyangga.

Pendekatan tersebut diperlukan untuk membangun sistem pangan yang lebih fleksibel sekaligus mengurangi risiko gejolak harga akibat ketergantungan pada pasokan dari satu wilayah.

Pemprov: Petani dan Konsumen Harus Sama-Sama Terlindungi
Pemprov Sulut juga menyatakan keterbukaan terhadap kritik dan masukan masyarakat mengenai kebijakan pangan. Pemerintah berharap pembahasan mengenai pasokan cabai tetap mengacu pada data, kondisi produksi, perkembangan harga, serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Ringkuangan menegaskan kebijakan pemerintah tidak diarahkan untuk mempertentangkan kepentingan petani dengan konsumen.

“Arahan Bapak Gubernur Yulius Selvanus jelas: pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Dalam urusan pangan, ukuran keberhasilan kita bukan sekadar harga turun, tetapi bagaimana pasokan tersedia, masyarakat mampu membeli, petani tetap memperoleh nilai ekonomi yang layak, dan inflasi daerah terkendali,” tegas Ringkuangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan akan terus menjaga produksi petani, melindungi konsumen, menstabilkan harga, dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

(Rls/AJL)