Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Iklan

PWI Sulut Sosialisasikan SE Nomor 972, Pertegas Penertiban Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus

20 November 2026 | 18:27 WIB Last Updated 2026-11-20T10:27:06Z
PWI Sulut Sosialisasikan SE Nomor 972, Pertegas Penertiban Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus

MANADO, Indimanado.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara menggelar Sosialisasi Surat Edaran (SE) Pengurus Pusat PWI Tahun 2026 di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang diikuti 100 peserta tersebut terdiri dari pengurus PWI Sulut, pengurus PWI kabupaten/kota, insan pers, serta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara.

Sosialisasi ini bertujuan menyampaikan sekaligus menyamakan persepsi terkait aturan yang dikeluarkan Pengurus Pusat PWI kepada seluruh pengurus di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga anggota biasa. Dengan demikian, tata kelola organisasi dapat berjalan seragam dan tidak lagi berbeda-beda di setiap daerah.

Hadir sebagai narasumber, Ketua PWI Sulut Sintya Bojoh, Sekretaris PWI Sulut Ardison Kalumata, Wakil Ketua Fanny Loupatty "Maemosa", Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si, serta Kolonel Johnly Kaligis dari Kodam XIII/Merdeka.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak menegaskan bahwa pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi.


Menurutnya, pers tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan politik, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

"Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan. Kita adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang punya tanggung jawab berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat," ujar Suak.

Ia juga menyambut baik sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Nomor 972 yang mengatur tentang penertiban administrasi keanggotaan.

"Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada teman-teman pers yang betul-betul bekerja independen tetapi dilukai oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki administrasi keanggotaan yang sah," katanya.

Menurut Suak, aturan tersebut penting untuk menertibkan masa berlaku kartu anggota serta pembatasan masa jabatan pengurus PWI, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kesbangpol juga memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan agar PWI Sulut menjadi organisasi profesi yang kuat, tertib, transparan, dan akuntabel.

"Organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan melandaskan pada aturan akan memberikan ruang untuk menjadi pers dan media yang berkualitas dan memberikan kontribusi kepada pemerintah," katanya.

Usai sesi pertama, kegiatan dilanjutkan setelah istirahat makan siang dengan sesi kedua yang dipimpin Pengurus PWI Sulut. Materi disampaikan Ketua Sintya Bojoh, Sekretaris Ardison Kalumata, dan Wakil Ketua OKK Maemosa.

Adapun materi yang dibahas meliputi penertiban dan sinkronisasi data keanggotaan, pelaksanaan Peraturan Organisasi tentang Konferensi PWI Provinsi dan Kabupaten/Kota, penegasan masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA), serta pembatasan masa jabatan pengurus PWI.

Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan sejak awal hingga akhir. Sejumlah peserta juga menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait upaya membangun organisasi PWI Sulut yang lebih baik ke depan.

Setelah seluruh rangkaian sosialisasi selesai, kegiatan ditutup dengan foto bersama pengurus PWI Sulut, narasumber, dan peserta.

Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan penyerahan Sertifikat Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026. Sertifikat tersebut merupakan hasil kegiatan OKK yang digelar pekan sebelumnya di lingkungan Pemkot Manado dan diserahkan oleh Pengurus Pokja PWI Kota Manado.

(Rls/Jobel)

Iklan

CLOSE ADS
CLOSE ADS
close