 |
| Pengamat dan Praktisi Hubungan Industrial Apresiasi Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan |
Apresiasi tersebut disampaikan Pengamat Hukum Ketenagakerjaan, Johan Imanuel, yang menilai sosialisasi tersebut penting untuk menjawab berbagai pertanyaan publik terkait sejumlah ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Saya bersama-sama rekan Komunitas Pengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ikut menyaksikan sosialisasi via kanal YouTube. Kami apresiasi karena Kementerian Ketenagakerjaan RI langsung cepat melakukan sosialisasi ini agar terjawab berbagai pertanyaan seputar PKWT, Alihdaya, Hak Istirahat Panjang, Cuti Tahunan, Cuti Bersama". ujar Johan
Johan mengatakan, pihaknya bersama Komunitas juga akan merespons keterangan Kementerian Ketenagakerjaan terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan undang-undang tersebut.
"Kami akan menyampaikan permohonan audiensi untuk ikut memberikan masukan terhadap Peraturan Pemerintah yang akan menjadi Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan".
Ia menambahkan, komunitas tersebut dalam waktu dekat akan mengirimkan surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meminta audiensi.
"Komunitas dalam waktu dekat ini akan bersurat ke Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk audiensi dan siap mengawal terbitnya Peraturan Pemerintah yang menjadi Pelaksana UU Pelindungan Ketenagakerjaan". tambah Johan
Sementara itu, Founder DuniaHR, Yanuar Aditya, turut menyampaikan apresiasi atas diundangkannya UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia secara khusus menyoroti ketentuan mengenai Hubungan Pekerjaan Tertentu dan Tenaga Kerja Sektor Informal.
Yanuar berharap, ketentuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah yang memberikan kejelasan mengenai program jaminan sosial bagi pekerja sektor tersebut. Selain itu, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan, apakah melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Pengadilan Negeri dan Pelindungan Pekerja dengan hubungan kemitraan Non Digital.
Terkait ketentuan Alihdaya, Yanuar berharap Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat kembali mengatur Alihdaya Pemborongan, sehingga dapat menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan hubungan kerja Alihdaya dengan konsep pemborongan pekerjaan yang selama ini sudah berlangsung sejak UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Yanuar berharap UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat menjadi Payung Hukum bagi seluruh Pekerja di Indonesia (formal dan informal) tetapi tetap dapat mendorong pertumbuhan Investasi dan ekonomi di Indonesia.
Pandangan lainnya disampaikan Founder DuniaHR, James Carlos Sinaga. Ia menilai terdapat sejumlah aturan yang mengalami perubahan maupun pengaturan baru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, salah satunya mengenai mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mewajibkan adanya kesepakatan bersama atau putusan yang bersifat tetap terlebih dahulu.
"Maka dari itu penting adanya peraturan pelaksana guna melengkapi UU PK ini, apakah mekanisme PHK ini wajib diberlakukan untuk semua jenis PHK?"tutup James.
(Rls/Jobel)
