Bawaslu Manado Kawal Ketat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pastikan Transparansi dan Keakuratan

 

Manado, Indimanado.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Manado kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas demokrasi. Lembaga ini turun langsung ke lapangan mengawasi jalannya proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang tengah berlangsung, termasuk di sejumlah kecamatan di Kota Manado.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses pembaruan data pemilih berjalan secara transparan, akurat, dan bebas dari potensi manipulasi maupun kecurangan.

Anggota Bawaslu Kota Manado, A. Gafur Subaer, mengatakan bahwa pengawasan lapangan menjadi salah satu bagian penting dari upaya menjaga integritas tahapan pemilu.

“Kami turun mengawasi langsung proses verifikasi, koordinasi, dan pencermatan data di tingkat kabupaten/kota. Tujuannya adalah memastikan data pemilih yang diperbarui benar-benar valid dan berkelanjutan,” ujar Subaer saat melakukan pengawasan di Kecamatan Bunaken, Senin (16/6/2025).

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Bawaslu turut bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado sebagai penyelenggara teknis. Fokus utamanya adalah melakukan koordinasi terhadap proses sinkronisasi data yang diperoleh KPU dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Fokus kita hari ini adalah mengawasi langsung proses sinkronisasi data penduduk yang didapatkan oleh KPU Kota Manado dari Kemendagri, yang dilakukan di seluruh kantor kecamatan se-Kota Manado. Hari ini kami memantau langsung bersama KPU di Kecamatan Bunaken,” tambahnya.

Proses PDPB sendiri merupakan langkah strategis dalam memastikan daftar pemilih yang akan digunakan pada Pemilu mendatang benar-benar akurat dan up-to-date. Keakuratan data ini penting agar kepercayaan publik terhadap pemilu semakin kuat dan legitimasi hasil pemilu tetap terjaga.

Bawaslu Kota Manado menegaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh tahapan pemutakhiran data rampung. Dengan begitu, seluruh proses dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta meminimalkan potensi pelanggaran yang dapat merugikan kualitas demokrasi.(*/vister)