 |
| Foto istimewa |
Hal itu ia disampaikan kepada sejumlah wartawan usai membuka Penilaian Kinerja Tahun 2022 terhadap pelaksanaan 8 aksi konvergensi 4 Kabupaten lokus Konvergensi Penurunan Stunting, Kamis (2/6/2022) di Hotel Aryaduta Manado.
Wagub Kandouw menyampaikan, persoalan stunting ini telah mendapat perhatian serius pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Untuk itu Kandouw berharap, lewat kegiatan ini Kabupaten Kota berkompetisi menyelesaikan masalah stunting di daerahnya masing-masing.
"Memang penanganan stunting ini menjadi dorongan pak Presiden. Sehingga Kabupaten Kota dibuat Satgas khusus. Penetrasinya betul-betul jadi perhatian serius. Supaya Kabupaten Kota berlomba-lomba, berkompetisi. Untuk meningkatkan upaya penanganan masalah stunting,"jelasnya.
Dikatakannya, persoalan stunting di Indonesia sepertinya terlihat kecil padahal ini masalah besar. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan perhatian dan dorongan di daerah.
"Ini kelihatan masalah kecil, padahal mendapat perhatian dari Bapak Presiden. Kita di Sulawesi Utara, puji syukur, alhamdulilah betul-betul boleh melaksanakan apa yang bapak Presiden inginkan," ujar Wagub Kandouw.
Disisi lain, Wagub Kandouw menuturkan, perkawinan dini menjadi salah satu pemicu stunting. Ia khawatir, kawin muda itu menjadi culture di Bumi Nyiur Melambai yang tak bisa diubah. Menurutnya, perkawinan dini akan muncul beberapa masalah stunting.
"Secara genetik berpotensi. Kedua kemapanan ekonomi, anaknya berpotensi tidak terawat. Potensi perceraian tinggi. Sebaiknya perkawinan dini di bawa 18 tahun dihindari," paparnya.
Kata Wagub Kandouw, penurunan stunting di Sulut yang harus diperhatikan adalah masalah data bayi. Data ini akan didapat jika ada koordinasi serta perlu dilakukan konvergensi, penetrasi dan tindakan secara terintegrasi antara Lemerintah Provinsi dengan Kabupaten Kota
"Masalah stunting mau tidak mau harus terintegrasi. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab BKKBN. Ini bicara luas, bicara infrastruktur, bicara sanitasi. Makanya perlu terintegrasi," jelasnya.
Wagub Kandouw juga menjelaskan, penanganan stunting bukan hanya dari hati dan pikiran, tetapi diperlukan pendanaan. Sehingga masalah-masalah stunting ini dapat diselesaikan dengan tepat.
"Bagimana mau kerja kalau tak ada pendanaan. Masalah kebersihan, masalah suplemen harus dirancang semuanya. Infrastruktur juga penting. Semuanya itu perlu dana. Jadi, bicara ini harus ada dukungan pendanaan,"tandasnya.
Pada kesempatan itu, Wagub Kandouw memantau Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow dan Kabupateb Minahasa Utara yang menjadi lokus Konvergensi Penurunan Stunting di Sulut. Hadir mendampingi Wagub Kandouw yakni Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Praseno Hadi, Team Leader Technical Asisten Region 5 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Sam Patoro Larobu, Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut Tino Tandayu, Kepala Badan Pusat Statistik Sulut Asim Saputra, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulut Jenny Karouw, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Sulut Lynda Watania, Kepala PUPR Sulut Alexander Wattimena, Kepala Dinas Kesehatan Sulut Debbie Kalalo dan perwakilan Kabupaten Kota di Sulut.(*)
