INDIMANADO.COM,
RATAHAN - Dibawah Kepemimpinan Bupati James Sumendap, pengolaan keuangan
Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) terus menuju ke arah transparan. Mulai
tahun ini pelaporan progres pembangunan dan pengelolaan keuangan seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Sekolah, hingga Desa wajib dipaparkan
setiap pekannya.
Tujuan
diterapkannya, agar memungkinkan masyarakat untuk mengawasi langsung setiap
program dari masing-masing instansi. Sehingga masyarat bisa mengetahui setiap
progres realisasi dari tiap program pemerintah.
"Ini
yang kami mulai berlakukan. Dimana setiap minggu laporan harian baik
pembangunan ataupun keuangan harus dipaparkan ditiap papan SKPD, Setda, Setwan,
Sekolah dan Desa. Jadi dengan begitu jika ada laporan masyarakat bisa langsung
sampaikan ke inspektorat. Selanjutnya inspektorat wajib menindaklanjuti dalam
waktu 24 jam," jelas Bupati Mitra James Sumendap.
Selain itu, Dandes
dan Dana Bos wajib dilaporkan setiap pekan di rumah Ibadah, baik gereja ataupun
mesjid. Tak cuma itu, bahkan seluruh program pemkab ini dipastikan dipantau
langsung ke link KPK kejaksaan, dan kepolisian.
"Ini dalam rangka good governance dan
clean governance. Serta semuanya wajib sesuai aturan," tambah Bupati yang
berhasil membawa Mitra meraih opini WTP dalam tiga tahun terakhir ini.
Adapun dalam
pemberlakukan transparansi, turut didukung dengan diterapkannya Gerakan Non Tunai
Kabupaten Mitra. Dimana semua kegiatan, hingga pengadaan barang dan jasa
pencairannya langsung dilakukan dari khas daerah menuju rekening penerima.
"Implementasi
non tunai ini artinya semua transaksi tidak menggunakan uang tunai. Itu berarti
tidak ada penghasilan yang dapat disembunyikan," pungkas Sumendap.
Sementara
Penerapan transparansi laporan progres pembangunan dan keuangan di Kabupaten Mitra mendapat
tanggapan positif dari pakar Ekonomi Sulut Dr Herman Karamoy Ak MSi. Dimana
akademisi yang juga menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unsrat ini
kagum dengan transparansi anggaran di Kabupaten Mitra.
"Saya
sendiri kaget melihat betapa transparannya laporan keuangan di Kabupaten Mitra.
Dimana setiap SKPD memajang papan rencana kegiatan beserta anggaran dan
realisasinya di masing-masing halaman kantor," kata Karamoy.
Menurut
Karamoy, penerapan tranparansi di Kabupaten Mitra menandakan akuntabilitas
keuangan sangat baik. "Karena tranparansi berhubungan dengan
akuntabilitas," kata Karamoy yang sebagai Unsur Pelaksana pengkajian daya
saing daerah kabupaten/kota pada sosialisasi Badan Penelitian dan Pengembangan
(balitbang) Sulut.
Untuk itu,
menurut Karamoy hal tersebut wajib ditiruh daerah lain. Apalagi penerapan
transparansi ini baru pertama kali dilihatnya di dalam suatu pemerintahan
daerah. "Mitra menjadi contoh sebagai daerah laporan keuangannya sangat
transparan. Sehingga ini wajib ditiruh daerah lain. Bukan hanya di Sulut saja,
namun untuk di Indonesia,” katanya.
Tranparansi
keuangan Pemkab Mitra pun mendapat apresiasi oleh Budi Waluya kepala
koordinator unit supervisi KPK RI wilayah IX meliputi Sulut Sulteng Malut dan
Maluku.
“Terkait
laporan belanja setiap SKPD yang ditempelkan di papan setiap minggu sebagai
bagian tranparansi, hal ini kami sangat apresiasi,” ungkapnya.
Dikatakannya,
pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi inovasi tranparansi dan akuntabel
seperti yang diberlakukan di Kabupaten Mitra.
“Ini patut
kita dukung dan apresiasi karena tranparansi dan akuntabel ini juga merupakan
bentuk pencegahan korupsi,” tandasnya.
(Advetorial)