INDIMANADO.COM, SULUT - Pelantikan Ir Joko Widodo dan Prof Dr KH Ma'aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 melalui Sidang Istimewa MPR RI di Senayan Jakarta, Minggu (20/10/2019), disambut luar biasa.
Sambutan ini juga datang dari Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (ODSK).
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Provinsi Sulut mengucapkan selamat untuk Bapak Ir Joko Widodo dan Bapak Prof Dr KH Ma'aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024. Semoga dalam menjalankan tugas negara dan amanah bangsa Indonesia, selalu mendapat perlindungan dari Yang Maha Esa,” kata Gubernur dan Wagub, sebagaimana disampaikan Kabag Humas Pemprov, Christian Iroth, Minggu (20/10/ 2019) malam.
Pemerintah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara optimis di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia akan semakin maju dan siap bersaing dengan dunia dan bangsa lain.
Pembangunan negara dan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, akan semakin membuat masyarakat sejahtera membutuhkan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia.
“Pemerintah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara tetap optimis dan senantiasa mendukung program pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tandas Iroth.
Diketahui, saat menyampaikan Pidato Perdana usai dilantik, Presiden Joko Widodo menyampaikan hal penting dalam pembangunan Indonesia Maju dalam lima tahun kedepan.
Inilah petikan Pidato Kepala Negara, Presiden Joko Widodo.
“Cita-cita kita, mimpi kita di tahun 2045 satu abad Indonesia merdeka, mestinya Insya Allah, kita sudah keluar dari jebakan negara yang disetujui dan Indonesia telah menjadi negara maju dengan dana bantuan melalui hitung-syarat Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per tahun. Itulah mimpi kita, sungguh target kita.
Mimpi kita di tahun 2045 produk domestik bruto Indonesia bisa mencapai 7 triliun Dolar AS dan Indonesia sudah masuk ke 5 besar ekonomi dunia dengan pertumbuhan ekonomi 0%.
Kita sudah hitung-hitungan dan sangat bisa hal itu bisa kita capai. Namun semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah, harus kerja keras dan kita harus kerja cepat dengan kerja keras kerja kita bangsa yang produktif.
Dalam dunia yang sangat dinamis, sangat beresiko yang sangat kompetitif, kita harus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan terjebak dalam rutinitas yang monoton. Seharusnya bukan hanya pengetahuan, inovasi dibuat budaya, serta jangan lagi bekerja berorientasi pada proses, namun harus berorientasi pada hasil yang nyata, tugas birokrasi menjaminkan manfaat dari program yang dapat langsung diterima oleh masyarakat.
Yang ingin kita kerjakan lima tahun ke depan; Pertama, adalah pembangunan sumber daya manusia yang menjadi program prioritas utama kita. Membangun SDM yang bekerja keras dan dinamis, membuat SDM yang trampil membuat ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kedua, pembangunan infrastruktur, akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan Kawasan Industri ke kawasan distribusi serta memudahkan akses ke kawasan wisata. Ini akan mendongkrak lapangan kerja baru yang mengakselerasi nilai tambah anggaran rakyat.
Ketiga, segala bentuk peraturan harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengundang DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar, pertama, undang-undang cipta lapangan kerja, yang kedua, undang-undang pemberdayaan UMKM. Undang-undang ini merevisi semua Undang-Undang yang menentang UMKM.
Keempat , penyederhanaan birokrasi harus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk Memajukan Lapangan Kerja, Harus Kita Prioritaskan, Prosedur yang Panjang Harus Kita Potong, Birokrasi Yang Panjang Harus Kita Pangkas, Eselonisasi Harus Disederhanakan.
Saya akan meminta eselon untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang disetujui kompetensi, keahlian.
Kelima , adalah transformasi ekonomi, kita harus bertransformasi dari sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi bagi layanan negara yang memiliki nilai tinggi untuk kemakmuran bangsa. ”
(**)
