Kali ini Pemprop Sulut dinobatkan No 1 terbaik Monitoring Centre Prevention (MPC) di seluruh Propinsi se-Indonesia.
"Haleluya, puji Tuhan! Berkat instruksi dari pak Gubernur Olly Dondokambey dan pak Wakil Gubernur Steven Kandouw, MPC Pemprop Sulut rangking 1 nasional," ungkap Kepala Inspektorat Pemprop Sulut, Mecky Onibala, Selasa (31/8/2021) siang.
Menurut Onibala, prestasi ini diumumkan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) serta Rakorwasdanas 2021 yang digelar secara virtual Selasa (31/08/2021) pagi.
Pamong senior ini menambahkan bahwa MCP ini terkait tata kelola keuangan pemerintahan daerah.
"Yaitu melakukan pencegahan atau tindakan preventif atas peyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang sampai berakibat dapat di kategorikan sebagai tindak pidana korupsi," jelas Onibala.
Mantan Pj Bupati Minahasa Selatan ini juga mengatakan bahwa Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) ini dilakukan langsung KPK bersama BPK-RI serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
"Terima kasih ini semua berkat petunjuk dari pak gubernur dan pak wagub serta doa hingga semangat dari warga Sulut untuk memberantas korupsi," pungkas Onibala.
Memang pretasi ini sangat fenomenal di tengah pandemi Covid 19 saat ini, pasalnya Sulut menduduki peringkat 1 dengan indeks 61,27.
Sedangkan peringkat 2 Propinsi Bali 60,97, peringkat 3 Propinsi Jawa Tengah 60,68, DKI Jakarta no 4 dengan indeks 58,62 dan peringkat 5 Propinsi Sumatera Utara 58,49.0 (data 10 besar MPC se Indonesia lihat foto data,red).
Sementara itu pada acara Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) serta Rakorwasdanas 2021 itu Ketua KPK Firli Bahuri mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk disampaikan kepada para kepala daerah.
Pesan khusus dari Presiden itu, kata Firli, yakni meminta agar kepala daerah memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha.
Pesan itu disampaikan Firli kepada para kepala daerah saat memberikan arahan dalam kegiatan Launching Sinergitas Pengelolaan Bersmaa Monitoring Centre For Prevention (MCP) serta Rakorwasdanas 2021 yang digelar secara virtual. Acara itu merupakan sinergisitas antara KPK dengan Kemendagri dan BPKP.
"Kami titip ada pesan khusus dari Bapak Presiden, supaya kepala daerah memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha," beber Firli melalui akun YouTube milik KPK RI, Selasa (31/8/2021).
"Kalimat memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha, tentulah dimaksudkan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, untuk menurunkan pengangguran, untuk mengentaskan kemiskinan, dan tentu juga muaranya kesejahteraan rakyat," imbuhnya.
Tak hanya itu, Firli juga mengingatkan ada empat poin penting lainnya yang harus dimainkan perannya oleh para kepala daerah. Peran penting lainnya itu yakni, para kepala daerah diminya juga untuk mewujudkan cita-cita bangsa, dan dapat menjaga stabilitas politik serta keamanan di daerahnya.
"Pesan kami dari KPK, tetaplah rekan-rekan kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan tujuan negara," beber Firli.
"Kedua, bagaimana kepala daerah bisa memastikan ada kepastian dan tentu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Karena sesungguhnya, politik dan keamanan salah satu kunci untuk keberlangsungan pembangunan nasional," imbuhnya.
Kemudian yang ketiga, menurut Firli, para kepala daerah juga tentu memiliki tanggung jawab dalam berperan serta untuk penyelamatan jiwa masyarakat. Sebab sesungguhnya, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Terlebih, di musim pandemi seperti sekarang ini.
"Terakhir, tugas kepala daerah kami titip adalah menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional," tutup putra Kawanua ini.
(**/alfa jobel)
