Gubernur Olly dan Menteri PPN/Bappenas RI Bahas Proyek Prioritas Strategis Gubernur Olly dan Menteri PPN/Bappenas RI Bahas Proyek Prioritas Strategis - Media Independen

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Gubernur Olly dan Menteri PPN/Bappenas RI Bahas Proyek Prioritas Strategis

21 March 2022 | 22:38 WIB Last Updated 2022-03-22T11:42:09Z
Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Daerah Tahun 2023 di Manado. Foto istimewa


MANADO, (indimanado.com) - Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia (RI) menjaring berbagai masukan dari kepala daerah guna mereasasikan proyek prioritas strategis tahun 2023 mendatang.

Kali ini Sulawesi Utara (Sulut) mendapat kehormatan sebagai tuan rumah kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Daerah Tahun 2023 di Hotel FourPoint, Senin (21/3/2022).

Sebagai tuan rumah, Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey menyambut baik seluruh peserta yang hadir.

Pada pertemuan itu, Menteri PPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa mengatakan tujuan rakor ini adalah untuk mendapatkan masukan program prioritas dari setiap provinsi yang ada di kawasan Indonesia timur.

“Melalui kegiatan ini dapat efektif mendapatkan masukan dari daerah terkait pengalokasian APBN untuk tahun berikutnya,” ucapnya.

"Kegiatan seperti ini tidak berbeda jauh dengan Musrenbangnas, yang biasanya dilaksanakan setiap tahun benar ada Musrenbang, tapi lebih tajam melalui rakor ini, karena kita bisa berdialog sebenarnya apa diperlukan,” sambungnya.

Selain itu juga, Menteri Monoarfa mengakui, selama ini tidak semua proyek diusulkan daerah bisa diakomodir dalam APBN.

“Berdasarkan evaluasi, ada usulan dari provinsi diterima 100%, tapi ada juga hanya 20%. Dan kita perbaiki agar usulan itu sinkron,” kuncinya.

Menariknya, pada kesempatan yang sama, Menteri menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Olly. Bahkan menyampaikan di forum agar daerah dapat meniru bagaimana cara mengelolah program-program yang diusulkan pemerintah provinsi dapat disetujui pemerintah pusat. 

“Ayo belajar dari pak Gubernur Sulut, bagaimana cara Pak Gubernur menyukseskan program-programnya. Di mana 80 sampai 90 persen program usulan bisa terlaksana dengan baik di tangan Gubernur Sulut,” ucapnya.(*/alfa jobel)
CLOSE ADS
CLOSE ADS
close