Ketua Laskar Prabowo 08 Sulut Kritik Keras Kenaikan PBB: “Kebijakan Tidak Manusiawi”

 

SULUT, indimanado.com - Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menuai kritik tajam dari Ketua DPD Laskar Prabowo 08 Sulawesi Utara, AKBP (Purn) Drs. Bambang Dwidjatmiko. Ia menilai kebijakan fiskal daerah yang menaikkan PBB secara drastis justru menambah beban masyarakat.

“Kenaikan PBB drastis adalah kebijakan yang tidak manusiawi. Negara hadir untuk melindungi, bukan menekan. Kita harus kembali pada semangat Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto: membangun keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang adil dan transparan,” tegas Bambang, Minggu (24/8).

Bambang menegaskan, Laskar Prabowo 08 sebagai organisasi relawan pembela rakyat, mendukung penuh arah kebijakan Presiden, khususnya Asta Cita poin ke-7 yang menekankan pada reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan praktik yang merugikan rakyat.

Dwijadmiko juga menyampaikan beberapa data daerah yang mengalami kenaikan pajak saat ini seperti Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Mengalami rencana kenaikan PBB hingga 250% yang memicu demonstrasi besar di kalangan warga, Kota Cirebon, Jawa Barat, Beberapa warga menerima tagihan PBB yang melonjak hingga 1.000%, di mana PBB rumahnya naik dari sekitar Rp 6 juta menjadi Rp 60 juta per tahun, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Terdapat laporan kenaikan PBB yang pesat hingga 400% pada tahun 2025.

Dampak dari kenaikan pajak tersebut di beberapa daerah menimbulkan protes besar-besaran dari masyarakat, Ditengah kondisi ekonomi saat ini yang lagi kurang baik seharusnya Pemerintah Daerah berpikir terlebih dahulu bagaimana mensejahterakan rakyat bukan sebaliknya menyengsarakan, Tegas Bambang.

Menurutnya, peningkatan penerimaan daerah seharusnya tidak dibebankan secara sepihak melalui pajak. Ia menawarkan solusi lain, yakni melalui digitalisasi sistem perpajakan, pemanfaatan aset daerah yang belum optimal, serta skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

“Jangan hanya berpikir instan dengan menaikkan pajak. Pemerintah daerah harus kreatif mencari solusi yang tidak menyengsarakan rakyat,” ujar Bambang.

Laskar Prabowo 08 Sulut menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program Asta Cita agar kebijakan fiskal benar-benar berpihak pada rakyat, sekaligus mencerminkan kehadiran negara yang adil, makmur, dan berdaulat. (*/CM)