MANADO, Indimanado.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Manado melakukan kunjungan resmi ke DPRD Kota Manado untuk menyerahkan masukan strategis hasil evaluasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pertemuan yang berlangsung pada Senin (17/11/2025) itu menyoroti sejumlah gagasan pembaruan, mulai dari kampanye ramah lingkungan hingga wacana penerapan e-voting pada Pilkada mendatang.
Dalam forum tersebut, Bawaslu Manado mendorong penyusunan Perda atau Perwali tentang Kampanye Ramah Lingkungan, mencakup penataan zonasi Alat Peraga Kampanye (APK) yang terintegrasi dengan RTRW Kota Manado. Regulasi ini dinilai penting untuk mengendalikan penempatan APK yang kerap menimbulkan kesemrawutan visual kota.
Tidak hanya itu, Bawaslu juga meminta agar lembaganya dilibatkan secara resmi dalam program pendidikan politik, khususnya pencegahan pelanggaran pemilu bagi pemilih. Bawaslu menegaskan kesiapan untuk berkolaborasi bersama Komisi I DPRD dalam program Pendidikan Pemilih Berkelanjutan sebagai amanat UU Pemilu.
Bawaslu Manado turut mengajukan usulan strategis lain: kajian bersama mengenai kemungkinan penerapan e-voting pada Pilkada Manado. Dasarnya merujuk pada Pasal 85 UU No. 10 Tahun 2016 yang membuka peluang penggunaan teknologi tersebut apabila pemerintah daerah dinilai siap.
Seluruh poin rekomendasi tersebut dirangkum dalam surat resmi yang diserahkan Ketua Bawaslu Manado, Brilliant J Maengko, kepada Ketua Komisi I DPRD Manado, Nortje Van Bone.
Ketua Komisi I DPRD Manado yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Manado, Nortje Van Bone, memberikan apresiasi atas langkah proaktif Bawaslu.
“Ini sangat baik. Bawaslu sudah memikirkan potensi permasalahan ke depan dan bahkan memperhatikan aspek lingkungan melalui dorongan regulasi penempatan APK ramah lingkungan,” ujarnya.
Nortje memastikan seluruh masukan akan dibawa ke Bapemperda DPRD Kota Manado untuk pembahasan regulasi lebih lanjut.
Dukungan juga datang dari anggota DPRD Manado asal PDIP, Herry Kolondam, yang menyebut inisiatif ini sebagai langkah penting memperkuat demokrasi lokal.
“Ini masukan yang sangat baik. Kami akan teruskan ke Bapemperda dan berharap bisa dibahas secara komprehensif,” katanya.
Ketua Bawaslu Manado, Brilliant J Maengko, menegaskan bahwa usulan regulasi tersebut merupakan langkah awal memperkuat kualitas demokrasi lewat kolaborasi lintas lembaga.
“Pengawasan Pemilu tidak bisa dilakukan hanya oleh Bawaslu. Dibutuhkan kolaborasi dengan DPRD, Pemerintah Daerah, dan seluruh stakeholder. Surat yang kami sampaikan hari ini adalah bagian dari langkah pencegahan sejak dini,” jelasnya.
Maengko berharap Manado dapat menjadi kota pionir dalam Pemilu ramah lingkungan, sejalan dengan gagasan Ekokrasi dan Green Constitution yang digaungkan Pimpinan Bawaslu RI, Dr. Herwyn Malonda. Ia juga menilai bahwa membuka ruang kajian penerapan e-voting merupakan bagian dari adaptasi demokrasi modern.
Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Manado, Abdul Gafur Subaer, mengingatkan pentingnya pendidikan politik bagi pemilih.
“Pendidikan politik sangat penting agar masyarakat memahami hak mereka,” ujarnya singkat.
Sementara Koordinator Divisi P3S, Heard Runtuwene, menegaskan bahwa pendidikan pemilih berkelanjutan adalah kunci mencegah pemilih terjerat pidana pemilu akibat ketidaktahuan aturan.
“Jangan sampai pemilih terjerat pidana hanya karena kurang memahami aturan. Karena itu pendidikan pemilih harus diperkuat,” tegasnya.
Melalui rangkaian masukan ini, Bawaslu Manado berharap terjalin kerja sama yang semakin produktif dengan DPRD Kota Manado. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat melahirkan regulasi strategis yang mendorong penyelenggaraan pemilu yang lebih ramah lingkungan, lebih modern, dan lebih berintegritas.
Dengan dukungan DPRD, Manado ditargetkan menjadi contoh kota yang mampu menghadirkan demokrasi yang efektif, bermartabat, dan siap menyongsong masa depan pemilu berbasis teknologi.(*/vister)
Ads
Ads
Ads
Ads
Ads