Taufik Tumbelaka: Belajar Dari Politik Pembangunan Ala Rezim Soeharto Taufik Tumbelaka: Belajar Dari Politik Pembangunan Ala Rezim Soeharto - Media Independen

Iklan

TERKINI

Taufik Tumbelaka: Belajar Dari Politik Pembangunan Ala Rezim Soeharto

indimanado.com
14 February 2020, 02:01 WIB Last Updated 2020-02-13T20:02:02Z
Taufik Tumbelaka.


INDIMANADO.COM, SULUT – Taufik Tumbelaka menulis catatan untuk pembangunan di Sulawesi Utara. Anak  Gubernur pertama Sulawesi Utara, Frits Johannes Tumbelaka ini member judul “Belajar Dari Politik Pembangunan Ala Rezim Soeharto.”

Soeharto atau biasa di sapa Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia melakukan 2 kebijakan utama dalam masa pemerintahannya, yaitu diawal-awal rezim berkuasa melakukan konsolidasi sosial dan politik dalam upaya memperoleh kestabilan Nasional dibidang keamanan dan dilanjutkan dengan kebijakan Pembangunan Nasional dengan berbasis pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi.

Pada saat diawal kebijakan Politik Pembangunan Rezim Soeharto mulai dijalankan, sejumlah akademisi dengan pentolannya Profesor Mubyarto, seorang Guru Besar dari Universitas Gadjah Mada – UGM, Jogyakarta, menunjukan sikap ketidaksetujuannya. Dalilnya adalah akan terjadi kesenjangan sosial, ekonomi dan pembangunan. Prof. Mubyarto lebih setuju jika konsep besar Politik Pembangunan berdasarkan Pemerataan atau Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.

Waktu berjalan dan sejarah mencatat, Pak Harto dan rezim mengabaikan alur berfikir Sang Profesor tersebut.

Beberapa dekade kemudian hasil Politik Pembanganan ala Rezim Soeharto mulai terasa, DKI Jakarta khususnya dan Pulau Jawa pada umumnya menjadi ‘penuh sesak’ dengan berbagai program pembanguan yang mentereng. Dampak sosial ekonomi dan juga dampak sosial politik bagi Indonesia akhirnya tergambar, tampak jelas kesenjangan bukan hanya Jakarta- luar Jakarta tapi juga Jawa – luar Jawa. Akibat lain juga muncul kesenjangan kesejahteraan antara yang Si Kaya dan yang disebut (maaf) si M alias si Miskin terpisah dengan “jurang besar dan dalam”.

Sulawesi Utara di era OD-SK (Olly Dondokambey-Steven Kandouw), nampak ada sejumlah upaya menggenjot pembangunan dilakukan, seperti percepatan Jalan Bebas Hambatan Manado – Minut – Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, juga ada pembanguan Bendungan Kuwil-Kawangkoan di Kalawat, Minahasa Utara (Minut). Selain ini konon akan ada lagi rencana KEK Pariwisata dengan pusat di pesisir Likupang – Minut dan terakhir ada rencana pembanguan Bandar Udara Internasional di Pulau Lembeh – Kota Bitung plus tentunya pembangunan jembatan Bitung – Pulau Lembeh. Di luar itu tentu masih ada lagi sejumlah rencana besar, seperti yang telah tersiar kabar.

Jika diperhatikan nampaknya akan ada fokus sejumlah mega proyek di wilayah Sulawesi Utara di satu zona kawasan, yaitu Manado, Minut dan Bitung. Ini menjadi menarik karena tentu sudah ada kajian dari Pemerintah Provinsi Sulut. Namun dengan adanya rencana besar ini tentu akan muncul pertanyaan bagaimana dengan daerah lain seperti Minahasa Selatan (Minsel), Minahasa Tenggara (Mitra) dan juga wilayah zona Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya serta Zona Nusa Utara?
Tentu perlu penjelasan khusus dari Pemprov Sulut secara gamblang terkait kebijakan pembangunan daerah yang diambil karena ini menyangkut Politik Pembangunan yang akan dilakukan dan apa yang akan dilakukan saat ini akan berdampak luas di mana hal ini akan dirasakan sekitar 2 dekade kedepan di mana OD-SK sudah tidak menjadi Pemimpin di Sulut.

Jika kita mau belajar apa akibat dari kebijakan Politik Pembangunan ala Rezim Soeharto, seyogyanya kita dapat jeli melihat bagaimana Presiden Joko Widodo “terpaksa” harus mati-matian membangun dengan biaya konon sangat besar di banyak wilayah seperti di Papua, perbatasan Kalimantan dan pembangunan sejumlah mega proyek dihampir seluruh pelosok Indonesia sebagai upaya mewujudkan Politik Pembangunan yang merata guna menutup ‘dosa besar’ Rezim Soeharto yang dianggap ceroboh dalam menetapkan strategi Politik Pembangunan.

Semoga hal ini dapat dicerna oleh para pemikir di Sulut yang membantu OD-SK dalam menentukan pengambilan kebijakan Politik Pembangunan agar tidak terjebak pola kebijakan ala Rezim Soeharto.
Belum terlambat untuk mengevaluasi demi pemerataan pembangunan di Sulawesi Utara. (*)

Baca Juga
Komentar

Tampilkan

Terkini

close