Wapres Ma'ruf Amin bersama Gubernur Olly Buka Pekan Kerukunan Internasional dan Konferensi ke-VI FKUB Wapres Ma'ruf Amin bersama Gubernur Olly Buka Pekan Kerukunan Internasional dan Konferensi ke-VI FKUB - Media Independen

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Wapres Ma'ruf Amin bersama Gubernur Olly Buka Pekan Kerukunan Internasional dan Konferensi ke-VI FKUB

20 November 2021 | 16:17 WIB Last Updated 2021-11-20T08:18:14Z
Gubernur Olly Dondokambey mendampingi Wapres Ma’ruf Amin membuka Pekan Kerukunan Internasional dan Konas FKUB ke-VI se-Indonesia. 


MANADO, (indimanado.com) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw mengiringi kedatangan Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin yang menjawab kerukunan yang tercipta di Sulawesi Utara.

Ada beberapa hal yang membuktikan termasuk Kota Tomohon yang mendapat gelar Daerah Toleransi se Indonesia

Kehadiran Wapres Ma’ruf Amin walaupun singkat tapi padat dan berisi, apalagi ada ucap kata yang penuh makna dan membuat peserta terkesima bahkan lebih mendalami lagi akan apa arti sebuah “Kerukunan”.


"Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan “Pekan Kerukunan Internasional Dan Konferensi Nasional FKUB ke VI Se-Indonesia Tahun 2021” secara resmi dibuka, dan saya canangkan Kota Tomohon sebagai Kota Toleransi. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan pertolongan-Nya dan meridhoi setiap ikhtiar yang kita lakukan,” pungkas Wapres diakhir sambutannya.


Ketika Gubernur Olly Dondokambey menjelaskan tema Dalam forum yang bertajuk “Torang Samua Ciptaan Tuhan”, ada respon tepuk tangan panjang dari peserta karena menyadari torang berbeda tapi tidak boleh membedakan, karena torang samua sama yang adalah Torang Samua Ciptaan Tuhan.

Dalam acara pembukaan, disamping mendapatkan apresiasi dari wapres juga ada pesan yang disampaikan kepada FKUB yang merupakan kekuatan dalam menjaga kerukunan.

Dimana peran FKUB harus mampu menangkal sisi negatif dari teknologi informasi berbasis digital yang dapat berpotensi terjadinya keterbelahan sosial, termasuk keterbelahan antar umat beragama.


Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dituntut untuk dapat menjaga kerukunan  beragama tetap terjaga dan terpelihara.

Kerukunan umat beragama tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus senantiasa kita jaga dan kita pelihara Bersama.

Penyelenggaran  kegiatan “Pekan Kerukunan FKUB”, Gubernur Olly berharap dapat membuat peserta aman, nyaman damai,  betah sehingga mau balik lagi di bumi nyiur melambai yang kita cintai bersama.

Ada hal yang menarik ketika ada ungkapan kata dari Bapak Olly Dondokambey bahwa gema kerukunan telah ada sejak tahun 1969 di bawah peran BKSAUA. Ya, ada  Peran BKSAUA lah sehingga Sulut Rukun hingga saat ini. 


Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi FKUB Taslim Syahlan dalam laporannya menyebutkan bahwa FKUB di seluruh Indonesia telah meneguhkan tekad untuk menguatkan pentingnya kerukunan umat beragama di seluruh wilayah tanah air.

“Kami telah bersepakat bahwa toleransi dengan memantapkan untuk saling pengertian, saling menghormati, mengedepankan kesetaraan sesama umat beragama, dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama tanpa memandang latar belakang agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Selain itu, Taslim juga menyebutkan bahwa FKUB juga telah bertekad bulat untuk melakukan percepatan kehidupan moderasi beragama di seluruh wilayah Indonesia.

“Adapun hal ini akan dilakukan dengan penguatan empat indikator, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kearifan lokal,” ujarnya.


Usai membuka Pekan Kerukunan Internasional dan KONAS FKUB ke-VI se-Indonesia, Wapres melakukan pertemuan dengan 10 penggiat dan pelaku UMKM Sulut di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara.

Dalam pertemuan ini Wapres menekankan pentingnya 3K agar pelaku usaha dapat meningkatkan penjualan. 3K tersebut adalah kualitas, kuantitas dan kontinuitas (keberlanjutan).

“Dua hal yang sering menjadi kendala adalah kuantitas dan kontinuitas. Order banyak tetapi jumlah produk terbatas dan tidak berlangsung lama. Untuk itu, para pelaku UMKM perlu bekerja sama untuk menggabungkan produk yang sejenis agar dapat memenuhi permintaan pemesanan,” imbau Wapres.

Dalam dialog tersebut, beberapa penggiat dan pelaku UMKM menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan usaha mereka. Kendala tersebut di antaranya, pelayanan berbagai perizinan seperti sertifikasi halal dan BPOM belum satu pintu, sehingga mereka harus datang ke berbagai instansi.

Kendala lainnya adalah belum adanya ‘Rumah Kemasan’ sehingga pelaku UMKM harus memesan dari luar Sulut. Hal ini akan membutuhkan waktu pengiriman barang yang lebih lama dan ongkos yang lebih tinggi, sehingga produk yang dijual semakin mahal.

Kendala lain yang sering dihadapi pelaku UMKM di Sulut adalah kompetensi SDM, misalnya dalam hal membatik dan melakukan kerajinan dengan menggunakan bahan-bahan lokal.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, terkait peningkatan kompetensi pengemasan telah dilakukan kerja sama dengan Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Sementara, untuk pelayanan perizinan satu pintu, Pemprov Sulut juga telah membangun mall pelayanan.

(Advertorial Diskominfo Sulut)
×
Berita Terbaru Update
close