Kemendagri Gandeng 25 BPD, Termasuk Bank SulutGo, Implementasikan SP2D Online Lewat SIPD Kemendagri Gandeng 25 BPD, Termasuk Bank SulutGo, Implementasikan SP2D Online Lewat SIPD - Media Independen

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Kemendagri Gandeng 25 BPD, Termasuk Bank SulutGo, Implementasikan SP2D Online Lewat SIPD

18 April 2025 | 13:17 WIB Last Updated 2025-05-02T05:21:35Z

Jakarta, Indimanado.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama strategis dengan 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia dalam pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlangsung di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Bank SulutGo, Revino Pepah, mewakili salah satu BPD yang ikut serta, secara langsung menandatangani PKS bersama 24 pimpinan BPD lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.

Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mendukung digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam proses pencairan dana yang kini dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan efisien melalui platform SIPD.

Pelaksanaan SP2D secara online diharapkan dapat mempercepat aliran dana dari pemerintah pusat ke daerah, meminimalkan potensi kesalahan administrasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Sistem ini juga memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara Kemendagri dan BPD dalam pengelolaan dana secara real-time.

Direktur Utama Bank SulutGo, Revino Pepah, menyampaikan bahwa partisipasi Bank SulutGo dalam kerja sama ini merupakan wujud komitmen bank untuk mendukung transformasi digital di sektor publik. Ia menegaskan bahwa implementasi SP2D online melalui SIPD akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan layanan publik.

“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mendorong inovasi dan memperkuat layanan kepada pemerintah daerah, agar pengelolaan keuangan lebih cepat, aman, dan transparan,” ujar Revino Pepah.

Acara ini menandai tonggak penting dalam kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui BPD sebagai mitra strategis. Kerja sama ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi digital. (*/Ajl)
Ads Ads
CLOSE ADS
CLOSE ADS
close