Henry Walukow Kritik Ketimpangan Anggaran OPD dalam RPJMD Sulut 2024–2029

 

SULUT, indimanado.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sulawesi Utara, Henry Walukow, melontarkan kritik tajam terhadap ketimpangan alokasi anggaran antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2024–2029.

Menurut Walukow, disparitas anggaran yang mencolok antar lembaga pemerintah daerah dapat menciptakan ketidakadilan dalam birokrasi serta berpotensi menghambat pencapaian visi-misi kepala daerah.

"Ada OPD yang kebanjiran anggaran, sementara yang lain kekeringan total. Kesenjangan ini sangat mencolok dan perlu segera disikapi dengan serius," tegas legislator Demokrat dari Dapil Minut–Bitung itu dalam rapat pembahasan Pansus bersama sejumlah perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulut, Senin (4/8).

Ia mencontohkan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sulut yang hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp 400 juta per tahun. Padahal, lembaga tersebut memiliki tugas strategis dalam menjaga kawasan perbatasan, termasuk mengatasi isu krusial seperti penyelundupan, pencurian ikan, hingga perdagangan manusia.

Tak hanya itu, Walukow juga menyoroti kondisi miris yang dialami Perpustakaan Daerah. Dari total anggaran sekitar Rp 9 miliar, sebagian besar hanya terserap untuk belanja pegawai, sedangkan aspek digitalisasi, pengembangan fasilitas, hingga pelestarian arsip masih minim perhatian.

“Fakta ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran belum mengacu pada kebutuhan yang nyata. Bagaimana mungkin bicara soal transformasi perpustakaan digital jika dana operasional saja tidak mencukupi?” ungkapnya.

Sebagai solusi, Henry Walukow mendorong dilakukannya sinkronisasi dan finalisasi ulang terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan pagu anggaran masing-masing OPD dalam kerangka RPJMD. Ia menekankan pentingnya penyesuaian agar anggaran dapat dibagi secara proporsional, sesuai dengan beban kerja dan tantangan tiap instansi.

"Penyesuaian ini penting agar semua OPD memiliki dukungan anggaran yang cukup untuk menjalankan program-program prioritas. Tanpa langkah ini, arah pembangunan akan timpang dan tidak berkeadilan,” ujar Walukow.

Ia berharap, melalui distribusi anggaran yang adil dan berbasis pada kebutuhan strategis, RPJMD bisa menjadi landasan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay. (*/CM)