BKS Dekan Fakultas Hukum PTN se Indonesia Bahas Revitalisasi Kurikulum Pendidikan di Sulut BKS Dekan Fakultas Hukum PTN se Indonesia Bahas Revitalisasi Kurikulum Pendidikan di Sulut - Media Independen

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

BKS Dekan Fakultas Hukum PTN se Indonesia Bahas Revitalisasi Kurikulum Pendidikan di Sulut

16 March 2019 | 13:46 WIB Last Updated 2020-01-27T16:04:14Z

INDIMANADO.COM, SULUT – Badan Kerja Sama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se Indonesia menggelar Rapat Nasional di Sulawesi Utara (Sulut).

Rapat Nasional yang digelar tiga hari, 15-17 Maret di Hotel Mecure Manado ini membahas Revitalisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Menuju Revolusi Industri 4.0 dan Penguatan Jaringan Kerjasama Luar Negeri.

Dekan Fakuktas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dr Flora Kalalo SH MH menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya bisa menjadi tuan rumah penyelenggaran kegiatan tersebut.

Dia berharap lewat forum ini bisa menjawab isu-isu strategis nasional, menyikapi isu-isu yang berkembang di masyarakat, utamanya, bagaimana mempersiapkan lulusan Fakultas Hukum yang berkualitas seiring era revolusi industri 4.0.

“Teknologi dan kemajuan masyarakat mengalami perkembangan yang demikian pesat khususnya memasuki era revolusi industri 4.0. Kami berharap melalui forum ini akan mendapatkan masukan dan pokok-pokok pikiran dari para narasumber untuk mempresentasikannya, sehingga menghasilkan peningkatan mutu dan kualitas kurikulum pendidikan,” tandasnya.



Sementara, Ketua BKS Dekan Fakultas Hukum Negeri se Indonesia, Prof Dr Farida Patittingi SH MHum mengatakan bahwa forum rapat nasional memberikan perhatian khusus pada perkembangan isu-isu strategis berkaitan dengan kemajuan teknologi yang secara langsung mempengaruhi keberadaan hukum di Indonesia, berikut metode pendidikan hukumnya.

“Apa yang harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan hukum untuk memberikan atau mempersiapkan lulusan memasuki era revolusi industri 4.0. ? Bagaimana meng-create kurikulum sebagai respon perkembangan masyarakat? Apa yang menjadi rekomendasi, serta apa yang akan kita bahas, berikut bagaimana mempersiapkan masyarakat, terlebih lulusan perguruan tinggi hukum ketika memasuki dunia kerja?” tandasnya.

Dia pun menambakan,  saat ini ada 3 jenis program studi S, yakni hukum, hukum bisnis dan hukum syariah. Sedangkan level S2 ada 10 program studi.

“Tujuan kita ada di tempat ini untuk saling memperkuat PT di Indonesia. Kiranya para dekan dapat membahas kurikulum untuk penguatan kualitas pendidikan,” kata Prof Patittingi.

Hadir juga Wakil Rektor Bidang Akademik Unsrat  Prof Dr Ir Grevo Gerung MSc, Kejaksaan agung, Direktur Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

(**)



Ads Ads Ads
CLOSE ADS
CLOSE ADS
close