Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat kepada legislator Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat melakukan reses di Kelurahan Mapanget Barat (Koka), Lingkungan VII, Kompleks Perumahan RSS, Kecamatan Mapanget. Secara umum, ada empat poin utama yang menjadi keluhan masyarakat.
Empat poin tersebut adalah penyaluran bantuan social (bansos) yang tidak merata, penerima Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak menyeluruh, jalur angkutan transportasi umum dan masalah air yang belum mengalir di kompleks perumahan.
Ia mengatakan hal mendasar dalam pembagian dana sosial waktu lalu adalah data. Dimana ada nama yang salah input, ada nama yang sudah double, dan itulah penyebab warga tidak diakomodir.
“Permasalahan lainnya adalah, warga yang sudah mendapatkan dana tersebut untuk periode keduanya sudah tidak bisa menerima lagi,” kata Jurani.
Kedepannya Jurani berharap, pembagian bansos dan UMKM di wilayah Mapanget Barat yang berbasis oleh data, akan menjadi lebih baik dan merata.
“Untuk masalah teknisnya, saya berharap pemerintah akan lebih cermat dan teliti serta tanpa pandang bulu dalam melakukan survey. Kami sebagai legislatif akan selalu mengawasi proses pendataan hingga tahap penyalurannya,” harap legislator dapil Singkil-Mapanget ini.
Jurani menambahkan, semua aspirasi yang terserap akan disampaikannya lewat rapat paripurna penyampaian hasil reses, baik secara tertulis maupun lisan.
“Aspirasi ini juga akan saya sampaikan lewat Komisi III, untuk selanjutnya akan kami cek fisiknya lewat turun lapangan,” ungkapnya.
Namun begitu, ia mengakui tidak semua aspirasi masyarakat bakal terealisasi mengingat dirinya hanya berjuang sendiri serta bukan pemegang anggaran.
“Rani anggota dewan satu kursi, jangan anggap semua aspirasi itu harus jadi. Rani juga bukan wali kota yang memegang anggaran, sedangkan yang punya 10 kursi belum tentu aspirasi yang diserapnya akan terealisasi semua. Tapi Rani tetap akan memperjuangkan sebisa mungkin,” terangnya.
Jurani yang juga Ketua DPD PSI Manado ini sempat membeberkan spesifikasi anggaran reses kepada masyarakat yang hadir. Dia mengatakan kegiatan ini dibiayai oleh negara dengan anggaran sebesar Rp26 juta.
“Anggaran ini untuk keperluan chatering, tenda dan perlengkapan reses lainnya. Saya mau terang-terangan supaya masyarakat lebih paham kegunaan reses anggota dewan ini,” ungkapnya.
Menurutnya, dana itu harus dihabiskan. Karena jika tidak habis maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah.
“Ini termasuk bagian penting yang harus saya sampaikan, karena saya tidak mau tertutup soal uang negara. Ini adalah uang rakyat yang harus saya pertanggungjawabkan dihadapan bapak ibu dan seluruh masyarakat yang hadir”.
(acha)
