Gubernur Olly Dondokambey Sampaikan Pentingnya Kebijakan APBD dan Target Ekonomi untuk Tahun 2024

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE.

Manado, Indimanado.com - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, dalam sambutannya saat rapat paripurna di Kantor DPRD Sulut pada Selasa (18/7/2023), mengakui pentingnya keberlanjutan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menjaga nilai akuntabilitas serta transparansi dalam perencanaan dan penyelenggaraan keuangan daerah berdasarkan regulasi yang sah.

Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulut Tahun Anggaran 2022 telah berjalan dengan baik, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi. Hal ini merupakan langkah penting dalam mencapai hasil yang bernilai bagi pembangunan dan kemajuan daerah.

Rapat paripurna tersebut diadakan dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun Anggaran 2022, serta Penyampaian Penjelasan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sulut Tahun Anggaran 2024.

Gubernur menjelaskan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS tahun 2023 telah disesuaikan dengan Kebijakan Nasional, termasuk Skala Prioritas Pembangunan Tahap ke-4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) yang merujuk pada tema Pembangunan RKP 2023, serta Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang terdiri dari delapan kebijakan.

Selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sulut tahun 2021-2026, tema pembangunan daerah tahun 2024 akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata. Pemerintah daerah akan mendorong pembangunan berwawasan lingkungan, pemerataan dan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, peningkatan daya saing perekonomian daerah, peningkatan daya saing investasi daerah, serta stabilitas daerah yang terjamin.

Gubernur menjelaskan bahwa kebijakan umum APBD tahun 2024 merupakan respons terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian, termasuk isu-isu perkembangan ekonomi dunia seperti tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini sangat mempengaruhi perekonomian global, termasuk kebijakan keuangan daerah di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan umum APBD akan menjadi pedoman komprehensif dalam penyusunan PPAS APBD tahun 2024.

“Seperti yang kita hadapi berdasarkan isu utama perkembangan perekonomian dunia tahun 2022-2023 adalah tingkat inflasi yang tinggi, sangat mempengaruhi perekonomian global termasuk kebijakan yang diambil yang juga berdampak pada negara Indonesia, sehingga mempengaruhi kebijakan keuangan daerah,” terangnya.

Gubernur Sulut menargetkan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5 hingga 5,5 persen, dengan inflasi yang dapat dikendalikan pada angka 3+1 persen. Selain itu, upaya akan dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi antara 6,2 hingga 7 persen, serta mengurangi tingkat pengangguran menjadi antara 6,1 hingga 6,4 persen. Indeks pembangunan manusia juga diharapkan dapat dipertahankan pada angka 74,5 persen.

Dalam penyusunan APBD Sulut tahun 2024, anggaran akan dialokasikan untuk mendukung sosialisasi pilkada tahun 2024. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perbankan Tahun 2024, Gubernur Olly menekankan perlunya modal BankSulutgo mencapai Rp3 triliun.

Gubernur mengajak semua pihak untuk bersinergi, memajukan daerah, dan mensejahterakan masyarakat Sulawesi Utara dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen, dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven OE Kandouw dan para pejabat dari Pemerintah Provinsi Sulut. (Alfa Jobel)