Lurah Kakaskasen Dua Minta Maaf ke Keluarga Besar Kaunang Terkait Insiden Pemakaman

 

TOMOHON, indimanado.com – Lurah Kakaskasen Dua akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Keluarga Besar Kaunang Sulawesi Utara, usai polemik larangan pemakaman almarhuma Dik Wakari Kaunang di lahan pemakaman keluarga.

Permintaan maaf tersebut disampaikan lewat pesan WhatsApp pada Sabtu 7/6/2025 yang di kirim Fendy Mongdong Lurah Kakaskasen Dua kepada Ketua Biro Hukum Keluarga Besar Kaunang, yang juga merupakan kuasa hukum keluarga, Jonny Kaunang, S.H., M.H. Pertemuan itu juga dikonfirmasi oleh Ketua Umum Legiun Mapalus (LM) Sulawesi Utara, Ronald Sumual, S.T., S.H., M.Si., selaku perwakilan keluarga.

Dalam isi pesan tersebut, Lurah Kakaskasen Dua mengakui adanya kekeliruan dalam penafsiran Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah. Kekeliruan tersebut menjadi dasar munculnya pernyataan yang sempat viral terkait pelarangan pemakaman di lahan milik keluarga Kaunang.

Kuasa hukum keluarga, Jonny Kaunang, menegaskan bahwa penafsiran terhadap Perda harus dilakukan secara tepat dan tidak serampangan. Ia mengutip asas hukum Latin: "Ignorantia excusatur non juris sed facti" — yang artinya ketidaktahuan terhadap fakta dapat dimaafkan, tetapi tidak demikian halnya dengan ketidaktahuan terhadap hukum.

"Perda Kota Tomohon No. 1 Tahun 2023 secara jelas membedakan antara TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang dikelola pemerintah dengan TPBU (Tempat Pemakaman Bukan Umum) yang dikelola keluarga. Dalam kasus keluarga Kaunang, lahan tersebut sudah ada sejak tahun 1800-an, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai pembukaan lahan baru," jelas Jonny.

Ia menambahkan, liang lahat yang digunakan saat ini telah disiapkan bertahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari wasiat keluarga. Tidak ada aktivitas pembukaan atau perluasan lahan baru seperti yang disangkakan.

Keluarga Kaunang menyampaikan bahwa tanah pemakaman tersebut merupakan warisan dari buyut mereka, Adrianus Kaunang, yang tercatat sebagai pemimpin desa pertama Kakaskasen pada tahun 1856–1863. Bahkan sebagian lahan keluarga tersebut telah disumbangkan kepada warga pendatang secara cuma-cuma sebagai bentuk kepedulian sosial di masa lalu.

"Jangan sampai ada oknum Pala pendatang baru yang menyebarkan informasi sesat kepada kelurahan. Mereka tidak tahu sejarah keluarga kami yang sudah lebih dahulu membangun desa ini," ujar Jonny.

Menurutnya, kasus pemakaman pada 4 Juni 2025 bukanlah pelanggaran hukum karena tidak ada lahan baru yang dibuka. "Liang lahat sudah disiapkan sejak lama, bahkan dicor dan ditutup sementara, karena memang keluarga yang masih hidup sudah berwasiat ingin dimakamkan di tempat itu kelak," tambahnya.

Hal lain yang sangat disesalkan keluarga, menurut Ronald Sumual bahwa disamping kurangnya Pemahaman mengenai penafsiran aturan, Perbuatan yang dilakukan lurah tersebut yang sempat menimbulkan sakit hati terhadap keluarga karena dianggap kubur tersebut akan mencemari lingkungan di sekitar adalah suatu perbuatan yang kurang etis dan tidak beretika dimata keluarga 

Apalagi pada saat kejadian tersebut sempat terjadi ancaman dari lurah terhadap salah satu anggota keluarga, itu merupakan Perbuatan yang tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin yang melayani Masyarakat, Ujar Ronald.

Ronald Sumual yang merupakan Ketua Umum  Legiun Mapalus (LM) Sulawesi Utara, turut mengingatkan agar aparat kelurahan jangan semena-mena dalam melaksanakan jabatannya harus lebih bijak dalam menyerap informasi dari bawahannya, dan harus beretika.

“Seorang pemimpin harus berwibawa dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Jangan jadikan perangkat seperti Pala sebagai tameng untuk mengambil keputusan yang tidak bijak,” ujarnya.

Ronald menegaskan bahwa adat memakamkan anggota keluarga di lahan milik pribadi merupakan hal yang lumrah di Minahasa dan wilayah Sulawesi Utara. Bahkan di daerah lain seperti Sangihe, praktik serupa masih berlangsung hingga kini tanpa menimbulkan dampak negatif.

"Jadikan ini pelajaran agar ke depan kita saling menghormati hak-hak masyarakat. Sulawesi Utara harus tetap menjadi daerah yang damai, tenteram, dan maju," pungkas Ronald.