LSM dan Akademisi Desak Presiden Copot Kepala BPKP Sulut, Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi

 

MANADO, Indimanado.com  – Penanganan dugaan korupsi di tubuh Perumda Pasar Kota Manado kembali menuai sorotan. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, hingga aktivis antikorupsi menilai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Utara tidak menunjukkan sikap proaktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Ketua IKAPPI Manado, Darwis Hutuba, menegaskan pihaknya sebagai bagian dari kontrol sosial wajib mengawasi jalannya proses hukum kasus dugaan korupsi di Perumda Pasar Kota Manado.

“Kami melihat ada kejanggalan karena sampai saat ini Polda Sulut belum bisa menetapkan tersangka dengan alasan menunggu hasil audit BPKP. Kalau seperti ini, masyarakat akan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya?” ujar Darwis.

Senada dengan itu, aktivis antikorupsi Dany Rompis, S.Sos, juga menyampaikan kritik keras. Menurutnya, kasus yang sudah hampir setahun ditangani Polda Sulut terkesan jalan di tempat karena hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP tak kunjung diserahkan.

“Alasannya selalu sama, Polda menunggu hasil audit BPKP. Tapi faktanya hingga sekarang belum ada kejelasan. Kondisi ini jelas menghambat penegakan hukum,” tegas Dany.

Sementara itu, akademisi Unsrat, Drs. Nolly Londa, S.Sos., M.Si, menilai sikap Kepala BPKP Sulut tidak sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas.

“Keterlambatan ini justru memberi kesan bahwa BPKP tidak mendukung komitmen Presiden dan Wakil Presiden dalam agenda pemberantasan korupsi,” ucap Nolly.

Akibat situasi tersebut, LSM, akademisi, hingga pedagang pasar mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengambil sikap tegas.

“Kami minta Kepala BPKP Sulut dicopot. Jangan main-main dengan kasus korupsi. Kalau perlu, kami siap turun demo dan menduduki kantor BPKP Sulut supaya mereka sadar bahwa gaji yang mereka terima dari rakyat wajib dipertanggungjawabkan,” tegas Darwis.

Mereka menilai lambannya kinerja BPKP Sulut bukan hanya melemahkan upaya hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dalam pemberantasan korupsi. (CM)