INDIMANADO.COM,
JAKARTA - Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw sampaikan berbagai permasalahan
pengelolaan batas negara yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara langsung
Kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Wiranto dan Menteri
Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo.
Hal tersebut
disampaikan Wagub dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan
Negara tahun 2019, di hotel Arya Duta Jakarta, Senin (28/1/2019).
Beberapa
permasalahan lintas batas negara yang disampaikan Wagub diantaranya penutupan
perdagangan lintas batas oleh Imigrasi Philipina karena pihak Indonesia
merubah secara sepihak pas lintas Batas sesuai dengan UU Tentang
Keimigrasian yang baru tanpa pembicaraan dengan Pemerintah Philipina.
Selanjutnya, masalah undocumented citizen keturunan Sangihe-Philipina dan
Philipina-Sangihe yang kurang lebih sesuai data UNHCR sekitar 8500 jiwa yang berada
di Philipina Selatan. Kemudian Kapal Roro yang dicanangkan Presiden Joko
Widodo melayani perdangan Indonesia-Philipina hanya 2 kali saja berjalan
karena muatan dari Sulut tidak memadai, dan juga ekspor seperti komoditi sarang
burung walet terhalang karena ketentuan dari Kementrian Perdagangan yang kurang
menunjang.
Untuk itu,
Wagub meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan secara khusus masalah
perbatasan yang ada di Sulut, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan
perbatasan bisa lebih maju.
Sementara
itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan rakor ini dilaksanakan untuk
meningkatkan kinerja para pengelola perbatasan.
“Rapat
koordinasi ini momentum sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja
pengelolaan perbatasan negara, yang ditandai dengan peningkatan koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS), antar pemerintah pusat,
pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta stakeholder lainnya,” ujar Kepala BNPP
sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
(**)
Ads
Ads
Ads
Ads
