Sosialisasi Tentang Permendes, Wagub Kandouw: Tenaga Pendamping Desa Harus Menjadi Pelopor Pembangunan Sosialisasi Tentang Permendes, Wagub Kandouw: Tenaga Pendamping Desa Harus Menjadi Pelopor Pembangunan - Media Independen

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Sosialisasi Tentang Permendes, Wagub Kandouw: Tenaga Pendamping Desa Harus Menjadi Pelopor Pembangunan

5 March 2019 | 18:42 WIB Last Updated 2020-01-27T16:04:13Z


INDIMANADO.COM, SULUT - Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Wakil Gubernur Steven Kandouw  meminta kepada seluruh tenaga pendamping yang ada di Sulawesi Utara untuk mengawal pemanfaatan dana desa dengan baik sesuai aturan dan mekanisme yang ada.

Permintaan tersebut disampaikan saat Wakil Gubernur Sulut membawakan sambutan pada Sosialisasi Permendes PDTT nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas pembangunan dana desa dan kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dana desa dan evaluasi pendamping P3MD dan PD Provinsi Sulut serta penyerahan BPJS Ketenagaankerjaan kepada tenaga pendamping profesional bertempat di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa (5/3/2019).

"Tenaga pendamping desa harus menjadi pelopor sekaligus motor penggerak pembangunan di desa. Pendamping desa harus mampu menjadi agen perubahan di setiap desanya,”ujar Steven Kandouw.

Ia pun berharap para pendamping desa terlibat aktif dalam setiap fase, mulai dari perencanaan hingga pelaksananan pembangunan desa. Apalagi, besaran dana desa yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya terus naik.

Ditambahkannya, tahun 2019 ini di Sulut dana desa sekitar 1,2 Triliun dan dana desa ini harus betul-betul dioptimalkan. "Mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga  pengawasan, karena dana desa ini tidak termasuk di APBD, tidak diperiksa BPK melainkan diperiksa langsung oleh Jaksa dan Polisi aparat penegak hukum, jadi jangan main-main," tandasnya.


Untuk itu dirinya berharap agar dandes pemanfaatannya harus betul-betul, output dan outcome jangan cuma jadi, tapi tidak ada pemanfaatannya. "Dandes ideal harus berkelanjutan demi pemanfaatan kesejahteraan masyarakat umum sesuai program nawacita Pak Presiden Jokowi," harap Wagub Kandouw.

Sebelumnya dalam laporan  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Sulut, Royke Mewoh menjelaskan, program Dana Desa oleh Presiden Jokowi  Widodo untuk Sulawesi Utara sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 mendapat anggaran. Antara lain;

-Tahun 2015 sebesar Rp. 402.546.360.000 di bagi 1.505 Desa.

-Tahun 2016 sebesar Rp.911.498.499.000 dibagi 1.505 Desa.

-Tahun 2017 sebesar Rp. 1.161.358.872.000 dibagi 1.506 Desa.

-Tahun 2018 Rp.1.065.862.820.000 dibagi 1.506 Desa.

-Tahun 2019 sebesar Rp 1.210.560.814.000 dibagi 1.507 Desa.

“Sedangkan hasil yang diperoleh melalui Dana Desa yang dikolaborasikan dengan program OD-SK sejak tahun 2015- 2018 yakni jalan desa sepanjang 300 kilometer, pasar desa 37 unit, jembatan 4.572 buah, Bumdes 599 unit, Air Bersih 1.200 unit, MCK, 4.063 unit, polindes 51 unit, tambatan perahu 77 unit, embung Desa 10 unit, Irigasi 74 unit, Fasilitas Olahraga 58 unit, Drainase 1.275.478 meter, Paud 377 unit, Posyandu160 unit, dan sumur 938 unit,”  terang Mewoh.

“Untuk  tahun 2015, pembangunan desa sangat tertinggal 84 Desa, tertinggal 852 Desa, berkembang 554 Desa dan maju 15 Desa. Sampai Tahun 2018 pembanguan desa sangat tertinggal 66 Desa, tertinggal 640 desa, berkembang 734 desa dan maju 66 desa,” terangnya lagi.

Hadir juga pada kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan, sementara pesertanya dari Tenaga Pendamping Desa Se Sulut.

(*/alfa jobel)

CLOSE ADS
CLOSE ADS
close