INDIMANADO.COM,
SULUT - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Drs Steven O E Kandouw
mengatakan Sulut menjadi provinsi yang paling rendah tingkat kemiskinannya se
Pulau Sulawesi di tengah tantangan yang terjadi di sejumlah sektor.
"Sulut
punya enam dari dua belas industri perikanan terbesar di Indonesia hampir semua
hanya bisa beroperasi paling tinggi 20 persen dari kapasitas produksi karena
suplainya tidak maksimal dilarang karena moratorium dari kementerian perikanan,
tapi kita patut berbangga karena angka kemiskinan di seluruh Sulawesi kita
paling rendah," kata Kandouw saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan
Ekonomi Masyarakat di Manado, Jumat 12/4/2019) pagi.
Disamping
itu, lanjut Kandouw, karena peranan Gubernur Sulut selama tiga tahun belakangan
ini sektor pariwisata Sulut mengalami pertumbuhan pariwisata tertinggi se
Indonesia walaupun tidak termasuk 10 destinasi unggulan di indonesia.
"Tahun
2015 kita masih dua belas ribu kunjungan wisatawan satu tahun sekarang sudah
berkisar sebelas ribu sampai ribu satu bulan kunjungan dan kedepan bapak
gubernur sudah buka airline yang baru dari kinibalu dan davao," jelas
Kandouw.
Lebih jauh,
menurut Kandouw, data BPS menyebutkan bahwa sumbangan pariwisata yang tadinya
hanya empat persen di pdrp sekarang sudah mencapai enam belas persen.
"Sudah
waktunya mencari mengrade terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat dengan mengelaborasi dan kolaborasi pariwisata lokal wisdom kita
yang belum tergarap dengan baik," ujar Kandouw
Tambah
Kandouw, kebijakan pemerintah menggunakan goverment expenditur pertama output
outcomenya jelas dan lebih utama suitinebel bisa terus berlangsung dan
dirasakan oleh masyarakat. Wagub Kandouw juga mengingatkan pentingnya
koordinasi antara kabupaten /kota Provinsi dan pemerintah pusat agar program
yang di rencanakan bisa berjalan dengan baik dan harapan bapak gubernur dana
desa dari 1.7 triliun bisa jadi 3 triliun .
Sementara
itu Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Sonny
Harry B Hamadi mengatakan ingin membentuk individu dan masyarakat menjadi
mandiri melalui proses penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kegiatan
yang ada.
"Tugas
kita sebagai pemerintah menciptakan dan memungkinkan mereka membangun wirausaha
dengan mudah jadi membangun sistem sehingga mereka mampu untuk bangkit
sendiri," katanya.
Dengan dana desa
semakin besar harus betul betul memberi manfaat masyarakat yang ada di desa.
"
Penguatan ekonomi masyarakat di desa menjadi prioritas pembangunan desa
berikutnya selama ini kita prioritas pembangunan infrastruktur di 2019 kita
dorong penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa," ujarnya
Dia optimis
Sulut punya potensi yang besar untuk mengelola bumdes apalagi Sulut termasuk
provinsi dengan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi dan dengan rakor
ini yang di hadiri oleh kepala dinas kabupaten kota bisa mengali potensi dan
berfikir bagaimana desanya mengalami kemajuan lebih cepat lebih cepat dan lebih
cepat lagi," tutup Hamadi.
Rakor
tersebut turut dihadiri jajaran Kemenko PMK, Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulut Royke Mewoh , Kepala Biro Kesra Sulut
Kartika Devi Tanos.
(*/alfa
jobel)