Dari 1507 desa, baru sekitar 220 desa yang menyalurkan dana desa disebabkan belum maksimalnya koordinasi perangkat desa dengan pemerintah daerah serta masalah validasi data penerima dana desa.
“Untuk itu sangat diperlukan sinergitas dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sulut dengan KPPN dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk bersama-sama mendorong percepatan penyaluran dana desa ini, sehingga dapat tersalurkan,” kata Silangen.
Kemudian yang berkaitan dengan KUR dan UMI di Sulut terkendala dengan input data dari calon debitur.
“Untuk itu nantinya akan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan pelatihan, sehingga akan bertambah data debiturnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut, Ratih Hapsari meminta dukungan Pemprov Sulut terkait peningkatan realisasi dana desa, DAK fisik, KUR serta UMI di Sulut.
Adapun pertemuan dengan menerapkan protokol kesehatan ini turut dihadiri para pejabat Pemprov Sulut dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut.
(*/alfa jobel)
