 |
| Rakor Sinergitas Program Kerja TPID Provinsi Sulut. Foto ist |
Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Program Kerja TPID Provinsi Sulut di Ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (3/11/2022).
Rakor yang dinisiasi Biro Ekonomi Setaprov Sulut ini, turut dihadiri pihak Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, instansi terkait baik provinsi dan kabupaten/kota di Sulut.
Gubernur Sulut diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Ronald Sorongan, memimpin jalannya rapat koordinasi tersebut.
Sorongan kepada wartawan mengatakan, pelaksanaan rapat koordinasi yang digelar sebagaimana harapan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, untuk melakukan upaya bersama mengantisipasi inflasi.
“Ini penting karena memang sebentar akan menyambut Natal dan Tahun Baru. Belum lagi dampak kenaikan BBM. Kita bicarakan cara-cara antisipasinya seperti apa, termasuk juga menjaga stok komoditas yang memicu inflasi,” terangnya.
Ia juga mengakui, pengawasan jual beli di pasar tradisional menjadi perhatian untuk diawasi.
“Makanya kita dorong kabupaten/kota agar bekerja sama dalam pengawasan ini. Terlebih juga mengawasi pedagang ‘nakal’ yang suka mempermainkan harga untuk keuntungan sendiri. Itu kita awasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sulut, Lukman Lapadengan menambahkan, lewat rakor tersebut juga disepakati akan dilakukan operasi pasar di wilayah masing-masing.
“Mungkin dalam waktu dekat kita akan turun ke lapangan. Kita akan telusuri ketersediaan stok, baik bahan pangan dan juga harga jualnya. Kita akan awasi supaya tidak terjadi disparitas harga. Ini upaya dalam mengendalikan inflasi daerah,” tandasnya. (*/ajl)
