Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk menyampaikan visi dan misi Gubernur, khususnya di sektor pendidikan, serta membangun sinergi dengan kalangan akademisi dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
"RPJMD masih di susun, namun kontribusi lewat masukan-masukan secara tertulis di selang waktu yang ada sangat dibutuhkan. Kita butuh masukan agar semuanya berjalan dengan baik ke depan di Sulut," ujar Gubernur yang akrab dusapa YSK ini.
Gubernur menekankan pentingnya keterlibatan aktif akademisi sebagai mitra strategis pemerintah daerah, bukan hanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang inklusif dan berbasis data.
"Saya ingin mengajak para akademisi ini berpartisipasi dan berkontribusi bersama pemerintah bagaimana membuat rumusan yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD,” ungkapnya.
Selain membahas pendidikan, Gubernur juga menyoroti sektor pertambangan, terutama mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dalam dialog tersebut, ia menyampaikan bahwa Pemprov Sulut telah mengusulkan izin WPR ke pemerintah pusat.
"Saya berharap Peraturan Presiden (Perpres) terkait WPR segera turun agar proses di Sulut bisa berjalan dengan lancar. Tujuannya agar kita bisa memiliki pedoman untuk bekerja nantinya," pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun ruang kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik dalam mendukung pembangunan Sulawesi Utara yang berkelanjutan dan berdaya saing. (Ajl)
Ads
Ads
Ads
Ads
