AMURANG, Indimanado.com - Komitmen dalam pengelolaan sistem keuangan daerah secara transparan dan akuntabel membawa Pemerintah Kabupaten (pemkab) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang ke 10 atau 1 dekade.
Tentu saja hal itu menjadi kebanggan tersendiri bagi pemerintahan yang dipimpin bupati Franky Donny Wongkar SH dan wakil bupati (wabup) Brigjen TNI (purn) Theodorua Kawatu SIP ditengah penerapan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat beberapa tahun terakhir.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 kepada pemkab Minsel oleh Kepala BPK RI perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, S.E M.M, Ak, CA, CSFA, ERMAP, GRCP, GRCA, diterima langsung bupati FDW didampingi Ketua DPRD Minsel Stefanus Lumowa SE, Jumat (29/5/2026).
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
Pemkab Minsel sendiri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat sistem pengawasan internal, serta mempertahankan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang semakin baik.
Turut hadir mendampingi bupati FDW, Sekretaris Daerah Minsel, Glady Kawatu, S.H M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Frangki Tangkere, S.P M.Si yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kelautan Minsel, Inspektur Daerah, Hendra Pandeynuwu, S.E., M.M CGCAR bersama Jajaran, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Drs. James J. Tombokan bersama Jajaran, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Tusrianto Rumengan, S.STP M.Si. (wesly)
