![]() |
| Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, SE. Istimewa |
Penetapan lokasi posko dan titik pemantauan tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Forkopimda dan Forum Lintas Sektoral yang dipimpin langsung Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., di Merdeka Lounge, Jumat (28/8/2026).
Hengky mengatakan, penyebaran titik pemantauan merupakan bagian penting dari strategi deteksi dini yang diterapkan Pemkot Bitung. Pemerintah daerah memilih memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum potensi kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
"Langkah pencegahan dan deteksi dini harus menjadi prioritas utama. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Dengan menempatkan titik pemantauan di kawasan rawan, kita memotong jalur birokrasi penanganan agar armada dan personel bisa langsung meluncur begitu ada indikasi titik api," tegas Hengky.
Untuk menjangkau wilayah daratan maupun kepulauan, Pemkot Bitung menetapkan beberapa lokasi sebagai pusat pengawasan. Posko Utama dan Pusat Komando berada di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Mako Sagerat, Kecamatan Matuari. Posko ini menjadi pusat kendali operasional sekaligus lokasi penyimpanan logistik dan sarana pendukung.
Pengoperasian posko utama melibatkan Kepala Dinas Damkar bersama Kalaks BPBD, Kasat Pol PP, Kadis Sosial, dan Kepala Kesbangpol.
Sementara itu, Titik Pantau Wilayah Timur ditempatkan di depan Polsek Aertembaga dengan dukungan sarana operasional Dinas Damkar. Lokasi ini difokuskan untuk memantau kawasan pesisir dan pelabuhan.
Titik Pantau Ranowulu ditempatkan pada lokasi strategis sebelum memasuki kawasan Batu Putih untuk mengawasi kondisi vegetasi kering serta aktivitas di sekitar kawasan hutan. Adapun Titik Pantau Kelurahan Batu Putih diarahkan untuk mengawasi kawasan permukiman yang berbatasan langsung dengan area konservasi dan wilayah dengan tingkat kerawanan kebakaran tinggi.
Pengawasan juga diperluas ke wilayah kepulauan melalui Titik Pantau Pulau Lembeh. Penempatan ini merupakan hasil koordinasi Camat Lembeh Utara dan Camat Lembeh Selatan untuk memastikan wilayah Lembeh tetap mendapatkan pemantauan meskipun terpisah dari daratan utama.
Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ir. Ign Rudi Theno, S.T., MT., MAP, mengatakan sistem pemantauan tersebut akan diperkuat personel lintas sektor yang terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat di tingkat kelurahan.
"Setiap titik pantau bukan hanya tempat bersiaga, tetapi juga pusat koordinasi lintas sektor. Jika ada laporan dari warga, petugas di titik terdekat bisa langsung melakukan tindakan awal sembari berkoordinasi dengan Posko Utama Sagerat," ujar Rudi.
Dengan sistem pemantauan yang tersebar di sejumlah kawasan strategis, Pemkot Bitung berharap potensi Karhutla dapat diketahui lebih cepat sehingga tindakan awal bisa segera dilakukan. Langkah tersebut sekaligus ditujukan untuk melindungi permukiman warga, menjaga keamanan lingkungan, dan mencegah kerusakan kawasan hutan akibat kebakaran. (SDR/Tim Indimanado)
