INDIMANADO.COM, SULUT - Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) menyerahkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018
kepada seluruh kabupaten dan kota se-Sulut di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut,
Selasa (27/5/2019) siang.
LHP atas LKPD 2018 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI
Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba kepada seluruh bupati dan walikota
sambil disaksikan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis dan Gubernur Olly
Dondokambey.
Menariknya, pada LHP LKPD kali ini, dari 15 kabupaten dan kota di
Sulut, 14 diantaranya berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sedangkan untuk LKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, BPK Tidak
Memberikan Pendapat (TMP).
Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis meminta Pemkab Bolmong untuk
segera membenahi laporan keuangannya. Harry optimis seluruh kabupaten dan kota
di Sulut mampu meraih WTP pada tahun depan.
"Mohon betul-betul perhatikan rekomendasi dari BPK. Saya
berharap tahun depan Sulawesi Utara 100 persen WTP," kata Harry.
Lanjut Harry, WTP merupakan amanat undang-undang yang harus
dipenuhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
"WTP adalah kewajiban minimum karena pengelolaan anggaran
harus memenuhi tiga unsur yaitu transparansi, bertanggungjawab dan digunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," beber Harry.
Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba
mengatakan bahwa opini WTP yang diterima oleh para kepala daerah harus
dijadikan motivasi dalam mewujudkan administrasi keuangan yang lebih baik.
“Jangan mudah puas. Pengelolaan keuangan harus tetap dimaksimalkan
dengan mengacu pada prinsip dan asas pengelolaan keuangan,” kata Purba.
Sementara itu, Gubernur Olly mengapresiasi pihak BPK RI Perwakilan
Sulut atas terlaksananya penyerahan LHP kabupaten/Kota. Olly optimis manajemen
pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah se-Sulut semakin transparan,
akuntabel, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Saya ucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulut
yang telah melaksanakan penyerahan LHP ini. Saya juga mengucapkan terima kasih
Bapak Harry Azhar Azis yang ditengah kesibukannya sebagai Anggota VI BPK RI
namun bisa datang ke Sulut menyaksikan penyerahan LHP," kata Olly.
Lanjut Olly, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
se-Sulut berkomitmen untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan terhadap
manajemen keuangan sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan
daerah.
Penyerahan LHP atas LKPD tahun 2018 turut dihadiri Ketua DPRD
Sulut Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen serta para bupati dan walikota.
(*)