INDIMANADO.COM, SULUT - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw mengingatkan beberapa hal penting terkait Penanganan Bencana di daerah. Salah satu yakni penataan dan tersedianya Dana Tanggap Darurat Bencana, baik di provinsi, kabupaten maupun kota di Sulut.
Hal itu disampaikan Wagub Kandouw pada kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sulut, di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Selasa (21/1/2020).
Wagub Kandouw menuturkan, wilayah Sulawesi Utara sangat rentan dan berpotensi dengan bencana organik, tektonik, banjir dan tsunami.
“Sehingga Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pusat yang underline disitu dikatakan bahwa seluruh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten maupun kota, harus dalam status siaga. Dan Sulut sangat berpotensi terjadinya bencana,” tandas Kandouw.
Sekalipun Sulut tergolong wilayah rawan bencana, namun daerah ini merupakan berkat yang diberikan Tuhan.
“Sebagai orang percaya, kita harus aminkan. Akan tetapi, kita juga diberikan Tuhan akal budi dan kemampuan untuk menyikapi hal itu. Makanya, dengan kegiatan Rapat Koordinasi ini, 2,6 juta penduduk Sulut akan merasa sedikit nyaman, bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat dalam merealisasikan kewenangan di masyarakat, ” ungkap Kandouw.
Wagub Kandouw pun melansir kembali peristiwa bencana tsunami di Aceh yang menelan korban ratusan ribu orang dan bencana tsunami Palu yang juga menelan korban hingga dua ribuan orang. Belum lagi kerusakan material yang mencapai belasan triliun rupiah.
Berdasar pengalaman bencana yang terjadi di sejumlah daerah, maka Menteri Dalam Negeri mengimbau agar Pemda menyediakan Dana Tak Terduga pada plafon APBD.
“Akan tetapi, jangankan Dana Bencana, Dana Tak Terduga yang disusun, masih saja ditawar-tawar, bahkan kalau perlu dihilangkan. Padahal, mestinya setiap Pemda tahu bahwa wilayahnya rentan dan berpotensi pada terjadinya bencana. Dalam pembahasannya, alotnya minta ampun. Nanti setelah terjadi bencana, baru ribut lagi,” tandas Kandouw.
Padahal, tambah Wagub Kandouw, sebelum terjadi bencana, seharusnya semua dipersiapkan dengan baik. Karena 15 kabupaten dan kota di Sulut, berpotensi terjadinya bencana.
“Jadi, janganlah pernah tawar menawar dengan Dana Bencana dan Dana Tak Terduga, sebelum semuanya terlambat,” ucap pesan Kandouw.
Mantan Ketua DPRD Sulut inipun mengakui penataan mata anggaran untuk sektor pendidikan tidak kurang dari 20 persen. Demikian halnya sektor Kesehatan, tidak kurang dari 10 persen.
Sayangnya, untuk mata anggaran Penanggulangan Bencana dan Dana Tak Terduga masih selalu ditawar-tawar.
“Kedepan, pak Gubernur Olly Dondokambey bilang (Sampaikan,red), tidak boleh tawar-tawar lagi. Konsolidasi anggaran untuk bencana dan Dana tak terduga, harus jelas tertata di APBD,” ujarnya.
Hadir pada kegiatan tersebut, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Jarwansah SPd, MAP, MM, Kepala BPBD Provinsi Sulut, Drs Joi Oroh MSi, para Kepala BPBD Kabupaten dan Kota se-Sulut, perwakilan TNI/Polri, Badan SAR Nasional Sulut, Asisten I, Drs Edison Humiang MSi, dan sejumlah pejabat instansi terkait. (*/alfa jobel)
