Forum Komunikasi serta Monev ini turut melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, dr Debie Kalalo mengatakan hasil kegiatan ini akan dibahas dan dievaluasi kembali bersama, di tingkat provinsi untuk dicarikan solusi terkait permasalahan yang ada.
“Semua hasil dari diskusi tadi, itu akan kami bahas kembali bersama unsur kepentingan yang ada guna dicari jalam keluarnya,” kata Kalalo kepada sejumlah wartawan usai kegiatan.
Dalam kegiatan ini, berbagai keluhan pun disampai oleh peserta yang hadir. Baik itu berupakan rujukan pasien BPJS, ketersediaan sarana penunjang di rumah sakit dan puskesmas hingga terkait perubahan nama peserta BPJS dari mandiri dan sudah menjadi tanggungan perusahaam maupun TNI/Polri.
Sementara itu, Asisten Deputi BPJS Kesehatan Suluttenggomalut, Arif Sugiharto dalam forum ini mengharapkan agar Pemprov Sulut bisa membantu pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan Faskes.
Lebih jauh, terkait hutang BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit, Sugiharto mengatakan jika itu tidak ada masalah.
“Kalau dulu kami sering berhutang kepada rumah sakit, tapi kini sudah tidak lagi. Begitu ada tagihan, langsung kami bayar,” pungkasnya. (*/ajl)
