INDIMANADO.COM, SULUT - Pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang berjalan dipandang belum berhasil dan belum optimal mengemban fungsi-fungsi utamanya.
Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Praseno Hadi saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ruang C J Rantung, Kamis (18/10/18).
"Masih terdapat etika dan perilaku ASN yang masih perlu reformasi, seperti; kurang responsif, kurang informatif, kurang koordinasi, birokratis, inefisien dan tidak disiplin," katanya.
Dirinya mencontohkan bentuk inefisien dapat dilihat dari penyusunan anggaran untuk penugasan tugas luar daerah.
"Kalau bisa dua orang saja yang berangkat, kenapa mesti sampai enam orang? Kalau dibuat efisien, dari situ saja kita sudah bisa menghemat anggaran," kata Praseno.
Dalam rapat kali ini diagendakan pula evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merunut pada catatan sementara hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2018.
Kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja area perubahan Reformasi Birokrasi diantaranya; mental aparatur dan manajemen perubahan, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM ASN, peraturan perundang-undangan dan pelayananan publik.
Kesemuanya itu perlu didukung oleh dokumen laporan yang mampu memberikan output yang optimal dalam rangka menciptakan clean government and good governance.
Mendampingi Praseno, Kepala Biro Organisasi Kepegawaian Provinsi Sulut, Glady Kawatu.
(hm/alfa jobel)
