Buka Rakernas KORPRI, Presiden Ingatkan Pengawasan Dana Desa dan Pelayanan Kepada Masyarakat

Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan arahannya dihadapan para anggota KORPRI. Foto Ist

INDIMANADO.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Repulik Indonesia (KORPRI) di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Rakernas KORPRI ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangen SE MS.

Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen SE MS saat menghadiri Rakernas KORPRI di Istana Negara didampingi Kepala BKD Sulut, Femmy Suluh dan Kaban Keuangan dan Aset Daerah, Gemmy Kawatu. Foto Ist

Dihadapan para anggota KORPRI, Presiden Jokowi mengingatkan beberapa hal yang perlu dilakukan, salah satunya adalah pengawasan dana desa. Ia menegaskan, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah sangat besar mencapai Rp187 triliun hingga akhir 2018, dan disalurkan kepada 74.900 desa di seluruh Indonesia.

“Sampai akhir tahun ini Rp. 257 triliun. Sistem pengawasan betul-betul dijaga, agar dana desa pas betul. Jadi, barang apakah jalan, posyandu, irigasi, embung, semua harus betul-betul dimonitor dan diawasi,” kata Jokowi.

Presiden RI Joko Widodo saat bersalaman dengan para anggota KORPRI didepan Istana Negara.

Jokowi juga meminta KORPRI berkontribusi dalam menurunkan stunting. Rasio gizi buruk balita harus dapat terus diturunkan hingga dibawah 20 persen.

“Berkaitan dengan stunting, saya ucapkan terima kasih, karena angka stunting kita turun dari 37 persen menjadi 30 persen. Saya minta harus anjlok lagi jadi di bawah 20 persen, anjlok lagi,” harap Jokowi.

Lebih jauh, Jokowi mengajak para penyelenggara Negara untuk mendekati rakyat dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan yang sebenarnya lebih banyak di lapangan.

Presiden RI Joko Widodo saat foto bersama dengan seluruh peserta Rakernas KORPRI di depan Istana Negara.

“Terakhir, mari tingkatkan sisi pelayanan masyarakat. Semua PNS harus dekat pada masyarakat. Sering ke lapangan, masalah betul-betul bisa dikuasai. Bukan terjebak hal-hal administratif sehingga manfaat pelayanan bisa dirasakan masyarakat,” pungkas Jokowi.

Rakernas Korpri turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Kepala BKD Sulut Femmy Suluh, dan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Gemmy Kawatu.

(Advetorial)