Kanwil Kemenkum Sulut Ikuti Rakor Pengendalian Kinerja Kemenkum

Jajaran Kanwil Kemenkum Sulut turut mengikuti giat ini secara virtual dari ruang rapat Kakanwil. (Foto istimewa)

JAKARTA, Indimanado.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, bersama Para Kepala Divisi dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum mengikuti pembukaan rapat koordinasi pengendalian kinerja Kementerian hukum yang bertajuk “Wujudkan Hukum Berkeadilan Melalui Layanan Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045" pada Senin (15/12).

Pengendalian Kinerja ini dilakukan sebagai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yaitu aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta untuk mengetahui sejauh mana implementasi kinerja tersebut dilaksanakan, dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong Kementrian Hukum untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi dalam pencapaian kinerja.

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Mercure Kemayoran ini didahului dengan arahan dari ketua steering committe, Kepala BSK Hukum, Andry Indrady. Andry menyampaikan target kinerja Kemenkum di tahun 2026 yang terdiri dari sasaran strategis 1, terwujudnya kepastian hukum di seluruh NKRI dan sasaran strategis 2, terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi.

Andry juga mengungkapkan Kerangka Pembangunan Strategis Hukum 2025-2029, yang mempunyai visi terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakanstabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta misi Kemenkum "Terwujudnya Kepastias Hukum".

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang memberikan sambutan menyampaikan Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2026, yaitu “Akselerasi Transformasi Digital untuk Kementerian Hukum yang Modern, Adaptif dan Berintegritas”.

"Kementerian Hukum perlu memperkuat kelembagaan dan tugas fungsi melalui penguatan regulasi, optimalisasi layanan hukum, serta peningkatan koordinasi lintas unit. Direktorat OPHI ditingkatkan fungsinya sebagai pusat integrasi data dan layanan administrasi hukum," terang Supratman.

Ia juga menyampaikan terobosan Kemenkum, Super Apps yang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh layanan digital terpadu satu pintu di Kementerian Hukum, guna mempercepat dan mempermudah layanan hukum bagi masyarakat, meningkatkan transparansi dan kepastian layanan, mendukung transformasi digital, serta mengurangi duplikasi aplikasi di masing-masing unit eselon I.

Sebagai penutup, Supratman berharap semoga segala usaha terbaik yang diupayakan akan menjadi bekal penting untuk kemajuan bersama, demi terwujudnya Kementerian Hukum yang semakin PASTI Berkinerja dan Berdampak. (Dwi)