Antisipasi El Nino, Gubernur Sulut YSK Instruksikan Pengamanan Pasokan Cabe dan Stabilitas Harga

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara daring bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (7/9/2026), dari Wisma Negara Bumi Beringin Manado.

MANADO, Indimanado.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan memberi perhatian khusus terhadap ketersediaan dan stabilitas harga cabai. Komoditas tersebut menjadi salah satu pangan strategis yang pergerakan harganya dapat memengaruhi fluktuasi harga di daerah.

Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE (YSK), meminta seluruh perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemangku kepentingan bergerak cepat dan terkoordinasi untuk memastikan pasokan cabai tetap tersedia dan harganya terkendali.

Arahan tersebut disampaikan Gubernur setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara daring bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (7/9/2026), dari Wisma Negara Bumi Beringin Manado.

Perhatian pemerintah daerah tidak hanya tertuju pada perkembangan harga saat ini, tetapi juga terhadap ancaman gangguan produksi akibat perubahan cuaca dan fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan air, produktivitas pertanian hingga kelancaran pasokan pangan, termasuk cabai.

“Kita harus mengantisipasi sejak dini dampak perubahan cuaca dan El Nino terhadap produksi pangan. Jangan sampai gangguan produksi dan distribusi menyebabkan pasokan berkurang dan harga meningkat sehingga membebani masyarakat,” tegas Gubernur.

Produksi dan Distribusi Cabai Dipetakan
Sebagai langkah pencegahan, Gubernur menginstruksikan dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap produksi dan ketersediaan pasokan cabai di Sulawesi Utara, terutama pada wilayah yang menjadi sentra produksi.

Pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran mengenai kondisi produksi di lapangan sekaligus dapat mengantisipasi potensi kekurangan pasokan sebelum berdampak terhadap harga di tingkat konsumen.

Selain produksi, kelancaran distribusi juga menjadi perhatian. Pasokan dari daerah sentra produksi harus dipastikan dapat bergerak menuju pasar dan wilayah konsumen tanpa hambatan yang berpotensi memicu kenaikan harga.

Jika produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga secara signifikan, Pemprov Sulut akan menyiapkan langkah intervensi melalui fasilitasi dan pengadaan cabai dari luar daerah.

Langkah tersebut diarahkan untuk menambah pasokan di pasar sehingga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

“Apabila produksi dan pasokan lokal tidak mencukupi, kita harus segera membuka akses pasokan dari daerah lain. Pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan harga tetap terkendali,” ujar Gubernur.

Pengendalian Inflasi dari Hulu hingga Hilir
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si, mengatakan arahan Gubernur akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif lintas sektor.

Koordinasi tersebut melibatkan perangkat daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani, pelaku distribusi serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Jemmy, pengendalian harga cabai tidak dapat hanya dilakukan ketika harga sudah mengalami kenaikan. Upaya stabilisasi perlu dibangun sejak dari sisi produksi hingga distribusi dan pemasaran.

Pemantauan produksi, ketersediaan stok, distribusi serta potensi gangguan akibat perubahan iklim menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan gejolak harga.

“Arahan Bapak Gubernur sangat jelas, kita harus bergerak cepat dan tidak menunggu sampai gejolak harga semakin tinggi. Produksi lokal harus diamankan, distribusi harus lancar, dan apabila diperlukan, pasokan tambahan dari luar daerah harus segera difasilitasi untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Jemmy Ringkuangan.

Sinergi Jadi Kunci Stabilitas Pangan
Pemprov Sulut juga akan meningkatkan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan sejumlah bahan pangan strategis secara berkelanjutan. Upaya tersebut membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, kelompok tani, pelaku usaha, distributor dan masyarakat.

Dari sisi tata kelola, langkah tersebut menunjukkan pendekatan pengendalian inflasi yang tidak hanya mengandalkan intervensi ketika terjadi kenaikan harga, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi risiko pada rantai pasok pangan.

Cabai menjadi salah satu fokus karena perubahan produksi dan distribusinya dapat dengan cepat memengaruhi harga di tingkat konsumen. Karena itu, pengamanan produksi lokal dan kesiapan pasokan alternatif menjadi dua langkah yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi kemungkinan gangguan pasokan.

Melalui strategi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga, daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah, sekaligus mengantisipasi potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. (Rls/Ajl)