Pemprov Sulut Siapkan Anggaran Rp.6 Miliar untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Pemprov Sulut Siapkan Anggaran Rp.6 Miliar untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem - Media Independen

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Pemprov Sulut Siapkan Anggaran Rp.6 Miliar untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

31 October 2023 | 18:55 WIB Last Updated 2023-10-31T10:57:08Z
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Steve Kepel. Ist

Manado, indimanado.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk intervensi melalui program dan bantuan kepada masyarakat miskin ekstrem berbasis sistem "by name by address". Komitmen ini merupakan langkah konkret dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Sulut.

Menurut Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Steve Kepel, Pemerintah Provinsi Sulut akan memberikan bantuan sosial sesuai dengan data yang diterima dari masyarakat miskin ekstrem. "Saat ini, data yang masuk ke Pemprov Sulut hanya dari Kota Manado, di mana sekitar 400 warga tercatat sebagai masyarakat miskin ekstrem. Kami akan melakukan intervensi melalui program bantuan berdasarkan data ini," ujarnya pada Senin (30/10/2023).

Sementara diketahui kabupaten/kota lain belum memasukan data ini.

Kepel menjelaskan bahwa intervensi penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan menggunakan data yang akurat dan terperinci, yaitu "by name by address". Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat mengetahui identitas lengkap sesuai dengan data akurat.

"Jadi kita tahu siapa namanya, dan orangnya tinggal di mana. Ini datanya sesuai semua, dan akan mempermudah melakukan intervensi,” tuturnya.

Dana intervensi tersebut, sebesar Rp6 miliar, berasal dari Dana Intesif Daerah (DID) dan akan diberikan kepada penduduk miskin ekstrem yang terdata dengan benar. Saat ini, hanya Kota Manado yang telah memasukkan data penduduk miskin ekstrem ke Pemprov Sulut, namun Pemprov siap untuk melakukan intervensi serupa jika kabupaten/kota lain juga memasukkan data serupa. (*Alfa Jobel)
CLOSE ADS
CLOSE ADS
close