![]() |
| Petugas gabungan melakukan monitoring dan pengecekan transaksi BBM subsidi menggunakan QR Code Subsidi Tepat di salah satu SPBU di Kota Makassar. Istimewa |
Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan pengawasan penyaluran BBM subsidi, terutama menyusul adanya antrean di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Selatan. Pertamina memperkuat pemantauan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan diterima masyarakat yang berhak.
Pengawasan dilakukan melalui sistem digital sekaligus pemantauan langsung di lapangan. Salah satunya berlangsung di SPBU Pettarani, Kota Makassar, Jumat (4/9/2026), melalui monitoring bersama sejumlah instansi terkait.
Tim gabungan dalam kegiatan tersebut terdiri dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selain mengamati proses pengisian BBM, petugas melakukan pengecekan terhadap transaksi pelanggan yang menggunakan QR Code Subsidi Tepat. Data transaksi menjadi salah satu instrumen untuk melihat pola pembelian dan mengidentifikasi aktivitas yang dinilai tidak wajar.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan BBM subsidi benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan.
“Monitoring ini kami lakukan bersama dengan stakeholder terkait untuk memastikan penyaluran BBM Subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Kami juga melakukan pengecekan terhadap transaksi menggunakan QR Code untuk melihat pola pembelian dan mengidentifikasi apabila terdapat pengisian yang berulang atau tidak wajar,” ujar Lilik.
Menurut Lilik, sistem pencatatan transaksi memungkinkan petugas melihat riwayat pembelian yang tercatat pada setiap QR Code. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi transaksi yang dinilai menyimpang sebelum dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai ketentuan.
Namun, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui sistem digital. Pertamina juga melakukan pemantauan langsung di SPBU dengan melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Kami terus memperkuat pengawasan, baik melalui sistem maupun pemantauan langsung di lapangan. Apabila ditemukan adanya indikasi transaksi yang tidak sesuai, tentunya akan kami lakukan pengecekan dan tindak lanjut sesuai ketentuan. Upaya ini kami lakukan agar BBM Subsidi dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak,” jelas Lilik.
Hingga 4 September 2026, total 4.767 QR Code Subsidi Tepat telah diblokir berdasarkan hasil identifikasi terhadap pola transaksi yang dinilai tidak wajar.
“Pemblokiran QR Code dilakukan berdasarkan hasil identifikasi terhadap pola transaksi yang terindikasi tidak wajar. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan untuk menjaga agar penyaluran BBM Subsidi tetap sesuai peruntukannya,” tambah Lilik.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan pengawasan akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Koordinasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait lainnya akan diperkuat untuk mengevaluasi penyaluran BBM subsidi, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
Pertamina juga mengingatkan masyarakat untuk membeli BBM subsidi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Penggunaan BBM subsidi sesuai peruntukan menjadi bagian penting agar distribusi energi bersubsidi dapat menjangkau masyarakat yang memang berhak.
Bagi masyarakat yang menemukan kendala atau memiliki informasi terkait penyaluran BBM subsidi, laporan maupun pengaduan dapat disampaikan melalui Pertamina Customer Solution (PCS) 135 untuk dilakukan verifikasi dan tindak lanjut. (IN/Ajl)
